Luas Lahan Sawit Sulbar 108.000 Hektar, Zudan Sebut Sengketa Lahan & Harga TBS Masih Masalah Utama

TRIBUN-SULBAR.COM, JAKARTA -- Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan turut hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019-2024 oleh Menko Perekonomian di Jakarta pada Kamis (28/03/2024)

PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan menyampaikan, Sulbar termasuk dalama empat provinsi yang paling awal merampungkan Rencana Aksi Daerah (RAD), melalui Perda 19 tahun 2021.

Adapun rakor ini dilakukan agar OPD dalam menjalankan rencana aksi perkebunan sawit di daerah dapat lebih maksimal.

Prof. Zudan menyebutkan, luasan perkebunan sawit rakyat di Sulbar 108.000 hektare dan luasan sawit di bawah perusahaan 72.000 hektare.

Beberapa hal perlu menjadi perhatian bersama kata Zudan, yakni terkait sengketa lahan serta harga TBS Sawit yang masih cenderung fluktuatif.

Baca juga: Idul Fitri Masih 2 Pekan Lagi, Warga Polman Sudah Berburu Baju Lebaran di Pasar Pekkabata

Baca juga: Gempa kembali Guncang Bawean Jawa Timur Magnitudo 4,8 Daryono: Tak Berpotensi Tsunami

Selain itu Sulbar perlu merapikan data perkebunan sawit termasuk para petani sawit.

Serta mendorong program peremajaan sawit untuk meningkatkan produktifitas TBS kelapa Sawit dan pendapatan petani dapat lebih meningkat.

Meningkatnya produksi sawit, akan berpengaruh terhadap Dana Bagi Hasil (DBS) dari Sawit yang diperoleh.

"Yang menyenangkan mulai 2023, DBH Sawit mulai diberikan dan sudah salur di Desember 2023. Dan kami berharap 2024 penyaluran dapat lebih cepat agar dapat dioptimalkan," ungkapnya.

Kata Prof Zudan, DBH Sawit sangat bermanfaat bagi masyarakat, apalagi 80 persen digunakan untuk infrastruktur yang berdampak langsung kepada masyarakat khususnya bagi petani sawit. Oleh karena itu, Prof. Zudan berharap pengelolaan DBH Sawit segera direalisasikan. (*)