Sepekan, Dugaan Pelecehan Seksual Oknum Pejabat Kanwil Kemenag Sulbar Belum Menemui Titik Terang

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Sepekan, dugaan tindakan amoral dilakukan pejabat tinggi di Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Barat (Sulbar) belum menemui titik terang.

Laporan yang diterima Tribun-Sulbar.com, oknum bersangkutan telah berada di Jakarta sejak 6 Maret 2024.

Oknum tersebut dikabarkan telah menjalani pemeriksaan oleh Inspektoral Jenderal Kementerian Agama RI terkait dugaan tindakan amoral terhadap stafnya.

Namun, hingga sepekan kasus tersebut mencuat ke publik, hingga kini belum ada titik terang.

Baca juga: Tokoh Pendiri Sulbar Kutuk Keras Dugaan Perbuatan Amoral Oknum Pejabat Kanwil Kementerian di Sulbar

Awak Tribun-Sulbar.com melakukan konfirmasi ke pihak internal Kanwil Kemenag Sulbar, namum enggang memberikan komentar.

Awak Tribun-Sulbar.com diminta untuk konfirmasi langsung masalah ini ke Kepala Biro Kepegawaian Kemenag RI, Wawan Junaedi.

Kabarnya, oknum tersebut masih berada di Jakarta hingga saat ini. Sudah lebih dari dua pekan tidak berkantor secara langsung di Kanwil Kemenag Sulbar.

Tokoh Pendiri Sulbar Kutuk Keras Dugaan Perbuatan Amoral Oknum Pejabat Kanwil Kementerian di Sulbar

Sebelumnya, tokoh pendiri Sulawesi Barat (Sulbar) sekaligus inisiator berdirinya kantor wilayah kementerian agama, Rahmat Hasanuddin, mengutuk keras dugaan tindakan amoral dilakukan oknum pejabat kementerian di daerah ini.

Rahmat Hasanuddin mengatakan, lembaga kantor wilayah kementerian tersebut adalah lembaga yang sangat dihormati dan muliakan.

"Saya dengar cerita. Saya sakit hati dan tersinggung dengan informasi tidak bagus ini datang dari kantor wilayah kementerian yang harusnya sangat dihormati dan dimuliakan," tegas Rahmat Hasanuddin kepada awak Tribun-Sulbar.com saat ditemui di Mamuju, Senin (4/3/2024).

Rahmat mengatakan, Sulbar memiliki budaya sangat santun dan malaqbi, sehingga perbuatan amoral tersebut tak seharusnya di bawa ke daerah ini.

"Kalau ini sudah terbukti, harus ditindak tegas," pungkasnya.

Ia khawatir, jika tidak ditindak oleh atasan atau instansinya jangan sampai masyarakat yang bertindak.

"Tapi mudah-mudahan masyarakat tidak bertindak," ucapnya.

Dia menambahkan, tindakan amoral oleh oknum pejabat kementerian tersebut sudah menjadi bahan cerita oleh beberapa pegawai di lingkungan kerjanya.

Sebab, sumber media ini mengatakan, korban tidak hanya satu.

Tapi, ada beberapa orang notabene adalah pegawai di kanwil kementerian itu sendiri menjadi korban dugaan kejahatan seksual oknum pejabat bersangkutan.

Baca juga: BREAKING NEWS: HMI Demo Kantor Kemenag Sulbar, Minta Kasus Dugaan Pelecehan Diusut Tuntas

"Jadi sekali lagi sebelum ribut, harus ditindak di internalnya. Karena saya sebagai pendiri sangat kecewa dengan adanya informasi perbuatan tidak senonoh ini," tambahnya.

Kata dia, lembaga pembina keagamaan seharusnya menjunjung tinggi etika moral dan sopan santun.

Tapi, dengan kasus ini justru oknum pejabatnya mendegradasi nilai lembaganya tersebut.

"Pokoknya ini harus diusut dan dibuktikan. Ini sensitif, jadi sebelum masyarakat bertindak pimpinannya harus bertindak lebih dulu," pungkasnya.

Jika perlu, kata dia, oknum pejabat dimaksud tidak lagi menginjakkan kaki di bumi malaqbi Sulawesi Barat ini.

"Awalnya saya tidak percaya informasinya, tapi setelah saya lihat bukti-buktinya, wah parah ini, jangan-jangan ada kelainan jiwa dan ini tidak boleh dibiarkan," tuturnya.

Mahasiswa Demo Kanwil Kemenag Sulbar

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Manakarra menggelar aksi demonstrasi di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Agama (Kemenag) Sulawesi Barat (Sulbar), Jl H Abd Malik Pettanna Endeng, Rangas, Mamuju, Kamis (7/3/2024).

Puluhan kader HMI menyampaikan aspirasi tepat di depan kantor kemenag Sulbar.

Ketua HMI, Ansar mengatakan, aksi yang dilakukan tersebut untuk menuntut dicopotnya Kepala Kanwil Kemenag Sulbar, Syafrudin Baderung.

"Kita mendengar ada pelecehan seksual di kantor ini. Kantor terhormat namun melakukan hal yang di luar batas," ujarnya.

Selain itu, HMI meminta pelaku pelecehan seksual juga dipidana.(*)