Praktisi Hukum Sebut Pencopotan Sekda Polman Langgar Hak Asasi Manusia Bisa Dipidana

TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN - Praktisi hukum Dr H Sarja, turut berkomentar soal polemik pencopotan Andi Bebas Manggazali dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Polewali Mandar (Polman).

Andi Bebas dicopot dari jabatannya oleh mantan Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar (AIM) pada Minggu (7/1/2024) lalu.

Hari dimana AIM terakhir menjabat sebagai bupati Polman, sekaligus hari libur berkantor.

Baca juga: Kabag Hukum Pemkab Polman Tak Dilibatkan Buat SK Pencopotan Sekda Andi Bebas, Harusnya Ada Paraf

Baca juga: BREAKING NEWS: Sekda Polman Andi Bebas Manggazali Diberhentikan

Dari sisi psikologi hukum, Dr Sarja melihat AIM tidak memiliki jiwa yang besar mencopot di akhir jabatannya.

"Jelas AIM salah, pencopotan ini menandakan AIM ini tidak menghargai hak asasi manusia," terang Dosen Fakultas Hukum dan Syariah IAI Polman ini.

Menurutnya Surat Keputusan (SK) pencopotan itu cacat prosedural, tidak sesuai aturan.

SK atau kebijakan itu tidak memenuhi tiga syarat, lantaran tidak sesuai undang-undang yang berlaku.

Syarat kedua, kata Sarja, SK tersebut tidak sesuai dengan nalar sehat, lantaran tidak tertera kesalahan Andi Bebas.

"Ketiga SK ini tidak sesuai dengan asas-asas pemerintah umum yang layak, seperti keterbukaan pertanggungjawaban, dan profesional," lanjutanya.

Ia menyebut kebijakan AIM ini dapat berpotensi pidana yakni pencemaran nama baik.

Dapat pula dituntut secara perdata, yakni perbuatan melawan hukum, lantaran SK tersebut dinilai cacat prosedural.

Alumni Fakultas Hukum Unhas Makassar ini juga mempertanyakan alasan Pj Gubernur Sulbar menyetujui pencopotan itu.

"Ini berpotensi dipidana, pencemaran nama baik, serta perdata, melawan hukum, AIM ini tidak tau menghargai orang," tegasnya.

Ia menambahkan perlunya mengusut orang yang membantu AIM di bagian hukum mengambil nomor surat SK tersebut.

Lantaran pengakuan Kepala Bagian Hukum Kesekretariatan Daerah, nomor SK tidak melalui dirinya.

Sebelumnya diberitakan, Andi Bebas telah menyerahkan dua unit kendaraan dinas (Randis), pada Senin (15/1/2024).

Keduanya mobil jenis Pajero Sport putih dengan nomor polisinya DC 6 C dan Avanza putih DC 1095 C.

"Saya coba mengambil langkah untuk kerjasama dengan pengacara dari Makassar, itu masuk sanggahan dulu ke Pemda Polman," terang Andi Bebas kepada wartawan.

Menurutnya beberapa hal yang janggal dalam pencopotan tersebut, salah satunya Surat Keputusan (SK) bupati.

Dalam SK tersebut kepala bagian hukum Kesekretariatan Daerah Polman tidak dilibatkan.

Serta jajaran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) juga dinilai tidak dilibatkan dalam pencopotan itu.

"Kita melihat dasarnya pencopotan ini rekomendasi surat gubernur, kita lihat data-data BKD juga tidak ada," lanjutnya.

Ia juga menila terdapat pencurian nomor SK di bagian hukum Kesekretariatan Daerah Polman.

Lantaran nomor SK tersebut sama sekali tidak diketahui oleh kepala bagian hukum Pemda Polman.

"Tadi saya sudah masukkan itu sanggahan lewat pengacara, saya kuasakan hal ini ke dia," katanya lagi.

Disebutkan permasalahan ini akan diserahkan sepenuhnya kepada pengacaranya.

Untuk mencermati proses pencopotan dirinya, termasuk poin-poin yang diduga cacat prosedural.

Ia juga menbantah dirinya dianggap malas berkantor, serta menyinggung soal pernyataannya di media.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Fahrun Ramli