Kolaborasi Atasi Stunting, Sekprov Sulbar Harap Serapan DAK di Enam Kabupaten Dipercepat

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Pemerintah Provinsi Sulbar bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) berkomitmen mendorong percepatan penurunan stunting di Sulawesi Barat.

Masalah stunting menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat untuk di Sulawesi Barat , sehingga upaya untuk menekan masalah stunting terus dimaksimalkan.

Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo mengatakan, Sulbar merupakan daerah dengan perlakuan khusus untuk penanganan stunting.

"Sulbar spesialis case provinsi yang spesial karena peluang demografi akan menutup lebih cepat sedikit dibandingkan rata-rata yang lain, bisa 2035 sampai 2039 tetapi Sulbar secara teori 2034 padahal ipm-nya kan masih rendah salah satu sebabnya karena di sini akan memang kedatangan tenaga-tenaga yang sudah cukup dewasa usianya sehingga memacu Sulbar bonus demografinya bisa lebih cepat," kata Hasto pada acara Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Penurunan Stunting Sulbar di Hotel Maleo, Kamis, 30 Nopember 2023.

Oleh karena itu, Sulbar dengan bonus demografinya yang dimiliki bisa lebih cepat dan menguntungkan, namun jika stuntingnya tidak lebih cepat turun maka itulah yang dinilai akan merugikan.

"Makanya, harapan saya kita pusat maupun daerah kita sama-sama semaksimal mungkin untuk menangani stunting di sini ( Sulbar, red)," ucap Hasto.

Pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran yang cukup besar untuk penanganan stunting di wilayah Sulbar.

"Anggaran tahun lalu itu semua dinaikkan, dan di Sulbar dibandingkan Provinsi lain termasuk DAK fisik, Provinsi lain ada yang tidak diberi, sementara Sulbar dikasih terus, kemudian Kementrian kesehatan semua kabupaten kota di sini dapat kalau provinsi lain tidak tidak seperti di sini," kata Hasto.

Seluruh anggaran tersebut dapat digunakan untuk membeli kebutuhan gizi makanan, termasuk bantuan untuk Puskesmas.

Sekertaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengatakan yang terpenting adalah bagaimana membangun kolaborasi dalam mengeksekusi masalah stunting.

"Karena kebijakan sudah jelas dukungan dari pemerintah khususnya dari BKKBN luar biasa tapi kadang tadi yang disampaikan daya serapnya menjadi rendah dan itu menjadi perhatian,"kata Idris.

Ia pun meminta perhatian serius pemerintah kabupaten agar melihat masalah ini menjadi sebuah opportunity yang tidak boleh dibiarkan dan dikelola dengan sembarangan.

"Dari kepedulian kita untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia, menyelesaikan masalah stunting," tutupnya. (*)