Apdesi Sulbar Protes Bupati Majene Tunda Pilkades, Ini Pertimbangannya

TRIBUN-SULBAR.COM, MAJENE - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene menunda pelaksanaan Pemilihan kepala desa (Pilkades) yang dijadwalkan berlangsung tahun ini.

Keputusan ini mendapat penolakan dari sejumlah kalangan, termasuk Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi)  wilayah Sulawesi Barat.

Apdesi menilai penundaan dikeluarkan oleh Bupati Majene, Andi Achmad Syukri Tammalele melalui surat pernyataan sangat bertentangan dengan regulasi atau  peraturan  yang ada.

"Selama perbub belum dicabut itu masih berlaku. Kenapa kami sayangkan karena jadwal tahapan sudah ada dan anggaran sudah disiapkan sejak 2022 dan ditetapkan sebesar 300 juta," kata
ketua DPC Apdesi Sulbar, Wardin Wahid," ucap Wardin kepada tribun.

Kemudian terkait  penundaan karena alasan keamanan, juga dianggap tidak berdasar.

Sebab Kepolisian Resor Majene sendiri secara jelas menyatakan kesiapan memberikan pengamanan Pilkades dan Pemilu 2024.

"Kecuali kalau Majene lagi tidak kondusif, kita tau sendiri Majene sekarang aman-aman saja," ujarnya.

Oleh karena itu, atas keputusan Bupati ,Apdesi telah mengambil langkah dengan bersurat ke DPRD setempat.

Surat ini berisi tentang permintaan rapat dengar pendapat terkait keputusan penundaan Pilkades yang tiba tiba diputuskan oleh Pemkab Majene .

"Besok kita akan RDP, semua kepala desa akan hadir," ujarnya.

Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Majene, Sulawesi Barat (Sulbar) resmi menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)   secara serentak tahun 2023.

Penundaan ini diketahui melalui surat peryataan yang dikeluarkan dengan nomor 014/688/2023 yang ditandatangani langsung oleh Bupati Majene, Andi Achmad Syukri Tammalele pertanggal 25 Mei 2023.

Informasi diperoleh tribun sebelumnya Pilkades Majene dijadwalkan pada November 2023 mendatang. Diikuti sekitar  43 desa yang tersebar di delapan kecamatan Kabupaten Majene.