Berita Mamuju
75 Hektare Sawah di Kalukku Mamuju Tak Bisa Ditanami Padi, Petani Pertanyakan Pemkab Mamuju
Haddi menyebut, petani sulit untuk mengerjakan dengan keterbatasan kemampuan, mereka hanya bisa berharap pemerintah turun tangan.
TRIBUN-SULBAR.COM,MAMUJU - Sudah delapan bulan berlalu sejak banjir besar menghantam wilayah Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, namun lahan sawah milik warga belum juga diperbaiki Pemkab Mamuju.
Akibat banjir tersebut, lahan sawah milik warga di Kalukku rusak akibat tertimbun lumpur dan bebatuan.
Lahan seluas 72 hektare sawah belum bisa ditanami padi, lantaran masih tertimbun lumpur dan pasir beserta kayu bekas banjir.
Baca juga: Petani Kecewa, 8 Bulan Pasca Banjir Lahan Sawah di Kalukku Mamuju Tak Kunjung Diperbaiki Pemkab
Ketua Kelompok Tani Tamiriri 2 Suardi Ali mengatakan, memang ada sekitar 50 hektare sawah yang dipaksakan untuk dikerjakan, namun pertumbuhan padi yang ditanam tidak bagus karena masih tersisa pasir bekas banjir.

"Padi yang ditanam kualitasnya tidak bagus warna kuning terkena penyakit tumro, karena masih ada pasirnya jadi panas itu padi," ujar dia.
Haddi sapaanya akrabnya ini menuturkan, selain persawahan rusak saluran irigasi juga butuh perhatian.
"Intinya semenjak sudah banjir petani di Sampoang sudah susah payah, kita juga harus beli beras," bebernya.
Dari pantauan Tribun-Sulbar.com, puluhan hektare sawah itu sudah ditumbuhi rumput ilalang atau menjadi semak blukar.
Haddi menyebut, petani sulit untuk mengerjakan dengan keterbatasan kemampuan, mereka hanya bisa berharap pemerintah turun tangan.
"Pascabanjir pemerintah Mmauju sama sekali tidak pernah turun memberikan bantuan.
"Sudah 8 bulan petani kita tidak bisa tanam padi, karena persawahan tidak bisa dikerjakan dengan tenaga manusia. Harus menggunakan alat berat," keluhnya.
Karena itu dia berharap, pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten itu menepati janji-janjinya kepada para petani.
Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Abd Rahman
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.