Berita Majene

Tutup Jl Trans Sulawesi, Mahasiswa Desak Bupati Copot Direktur RSUD Majene

Desakan ini disampaikan mahasiswa dalam orasinya pada aksi unjuk rasa di Kantor Bupati dan RSUD Majene, Kamis (16/3/2022).

Penulis: Hasan Basri | Editor: Nurhadi Hasbi
Tribun-Sulbar.com/Hasan Basri
Unjuk rasa HMI di depan Kantor Bupati Majene. Aksi diwarnai dengan pembakaran ban bekas dan penutupan jalan, Kamis (16/3/2023) 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAJENE - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak bupati mencopot Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene dr Nurlina.

Desakan ini disampaikan mahasiswa dalam orasinya pada aksi unjuk rasa di Kantor Bupati dan RSUD Majene, Kamis (16/3/2022).

Dirut RSUD dinilai gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan rumah sakit.

Dari pantauan Tribun-Sulbar.com, aksi dilaksanakan di dua titik.
Pertama digelar di depan Kantor Bupati Majene.

Kemudian dilanjutkan di halaman Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene.

Lalu, kembali ke depan kantor bupati.

Dalam aksinya diwarnai aksi blokade atau penutupan jalan trans Sulawesi Barat.

Mereka menutup jalur dengan cara berorasi di tengah atau badan jalan sembari membakar ban bekas.

Akibatnya, arus lalulintas dari dua arah, baik Kabupaten Mamuju, maupun Polewali Mandar dialih sementara oleh petugas lalulintas yang berjaga di lokasi aksi.

"Copot Dirut rumah sakit karena tidak becus menjalankan tugasnya. kalau tidak dicopot kami tidak ada akan berhenti melakukan perlawanan sampai pemerintah mengevalusinya," kata mahasiswa dalam orasinya.

Aksi dipimpin langsung Zulkifli selaku jenderal lapangan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majene.

Zulkifli menyampaikan ada beberapa tuntutan yang disuarakan dalam aksi unjuk rasa di gelar .

Pertama meminta agar mengevaluasi kinerja RSUD Majene.

Pelayanan dan beberapa kebijakan rumah sakit tersebut dianggap meresahkan masyarakat.

Ia mencontohkan pengambilan tarif pembuatan surat keterangan sehat jasmani rohani dan bebas narkoba sebesar Rp 925 ribu.

Tidak hanya itu, ia juga menyoroti terkait pemberian obat kedaluwarsa kepada seorang pasien beberapa waktu lalu.

Itu dialami seorang pasien berusia sekitar lima tahun.

"Kami meminta agar kinerja kinerja rumah sakit dievaluasi karena ini tentu sangat merugikan masyarakat," ucapnya. (san)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved