Marak Korupsi Dana Desa di Mamuju, Begini Tanggapan BPK dan BPKP Sulbar

Dari sejumlah sampling desa, BPKP Sulbar mengatakan 90 persen lebih program desa berjalan dengan baik.

Terpisah, Kepala Subbagian Humas dan TU Kalan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulbar, I Made Anom mengaku prihatin dengan maraknya kasus penyalahgunaan dana desa.

"Untuk itu kami berharap agar pengelola keuangan desa menggunakan dana desa sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa yang telah diatur sesuai ketentuan," tulisnya melalui pesan WhatsApp, Kamis (16/2/2023).

Dia juga meminta, sekiranya pemerintah daerah berperan aktif untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Terkait penanganan pemeriksaan keuangan, BPK Sulbar melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Penyaluran dana desa dan alokasi dana desa dari pemerintah daerah ke desa menjadi salah satu objek pemeriksaan oleh BPK.

"Kami memastikan, penyaluran dana desa telah dilakukan tepat waktu dan tepat jumlah,"

Selain itu, pihaknya juga mendorong peran inspektorat untuk mengawasi penggunaan dana desa dan memastikan seluruh aktivitas pengelolaan keuangan desa tercatat, didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. (*)

Laporan Wartawan Tribunsulbar.com Zuhaji