Stunting Sulbar
Apdesi Mamuju Langsung Temui Akmal Malik Usai Peran Kepala Desa Dipertanyakan Urus Stunting
Hartono mengatakan bahwa Pj Gubernur tidak bermaksud menciderai para kepala desa maupun camat soal anggaran stunting.
Penulis: Habluddin Hambali | Editor: Munawwarah Ahmad
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Mamuju, Hartono melakukan pertemuan dengan Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik.
Pertemuan tersebut dilakukan di rumah jabatan Gubernur Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar, Kamis (26/1/2023).
Saat ditemui, Hartono mengatakan bahwa Pj Gubernur tidak bermaksud menciderai para kepala desa maupun camat soal anggaran stunting.
Hanya meminta BPKP mengaudit anggaran penanganan stunting yang selama ini tidak tepat sasaran di BKKBN.
"Saya selaku ketua APDESI Mamuju, datang bertemu Pj Gubernur untuk mengetahui seperti apa maksud Pj Gubernur yang di sampaikan di media," kata Hartono, usai bertemu Pj Gubernru Kamis (26/1/2023).
Sehingga, dirinya sepakat jika langkah Pj Gubernur meminta melakukan audit.
Apalagi, stunting menjadi perhatian serius pemerintah.
"Setalah saya klarifikasi bersama Pj Gubernur, dan maksud kata ini itu bukan kepala desa dan camat yang di audit tetapi anggaran yang ada di BKKBN sebesar Rp 16 miliar apakah di kucurkan ke Camat dan Desa," tambahnya.
Menurutnya, apa yang disampikan Pj Gubernur tidak bermaksud untuk mencidireai camat dan kepala desa.
Akmal Malik: Apa Dikerja Itu Camat dan Kepala Desa?
PJ Gubernur Sulbar, Akmal Malik melakukan audiensi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Barat di Rujab Gubernur Sulbar, Selasa (24/1/2023).
Pada pertemuan itu, PJ Gubenur Sulbar memaparkan Data Desa Presisi di hadapan Kepala BPKP Sulbar Harry Bowo, Ia memperlihatkan beberapa permasalahan di pedesaan.
Utamanya persoalan pelayanan dasar.
"Seperti kebutuhan air minum, sanitasi, dan lainnya. Ini pelayanan dasar, pertanyaannya apa yang dikerjakan para camat dan kepala desa," tegas Akmal Malik.
Hal itu, kata Akmal Malik berkaitan dengan masih tingginya angka Stunting di Sulbar.
Padahal kata Akmal Malik, terdapat alokasi anggaran penanganan stunting di setiap desa.
"Tolong audit penanganan stunting di desa, benar gak bantuan penanganan stunting itu tepat sasaran. Inilah saya minta diawasi juga. Teman teman auditorlah yang mengawasi itu," ujar Akmal Malik.
Anak Stunting di Sulbar Capai 19 Ribu, Lebihi Jumlah Penduduk Kecamatan Sampaga |
![]() |
---|
Seribu Lebih Anak di Mamuju Tengah Masuk Kategori Stunting, Sulbar Tertinggi di Sulawesi |
![]() |
---|
BKKBN Sulbar Integrasi Bersama Mitra Kerja Dukung Program Gerakan Orangtua Asuh Cegah Stunting |
![]() |
---|
Pj Bahtiar Kecewa Lihat APBD Sulbar 2024 Tak ada Alokasi Khusus Tangani Stunting |
![]() |
---|
22 Ribu Lebih Anak di Sulbar Stunting, Kabupaten Polman Terbanyak |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.