Pj Bahtiar Kecewa Lihat APBD Sulbar 2024 Tak ada Alokasi Khusus Tangani Stunting

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin angkat suara terkait tingginya angka stunting di provinsi ke-33 ini.

Ia menyebutkan bahwa upaya pencegahan stunting harus dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi.

"Semua instansi, mulai dari TNI/Polri, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, hingga BKKBN harus bersinergi melalui posyandu. Posyandu menjadi pusat gerakan karena di sana kita bisa memantau dan menimbang anak-anak," ujar Bahtiar saat ditemui di Grand Maleo Hotel, Mamuju, Kamis (19/9/2024).

Bahtiar yang juga menjabat sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri menambahkan, setiap anak yang terindikasi stunting harus mendapatkan perhatian penuh.

"Misalnya, jika ada lima anak yang terdata di posyandu, maka semua kebutuhan gizinya harus dipenuhi setahun penuh. Tidak boleh ada layanan yang terputus di bulan berikutnya. Semua pihak harus ambil bagian, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Dinas Sosial, hingga para sukarelawan," tegasnya.

Namun, Bahtiar menyatakan kekecewaannya saat menelaah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulawesi Barat.

Ia tidak menemukan anggaran konkret yang dialokasikan secara khusus untuk penanganan stunting.

Baca juga: BREAKING NEWS: Truk Pengangkut Batu di Polman Jatuh ke Sungai Usai Jembatan Dilintasinya Ambruk

Baca juga: Peran Srikandi PLN Dukung TJSL, UMKM Rama Craft di Makassar Mampu Capai Omzet 2 Kali Lipat

"Harus ada (anggaran khusus). Inilah yang sedang saya pelototi, sedang mendalami rancangan APBD yang sementara disusun oleh TAPD Sulbar karena saya belum melihat secara kongkret berapa angkanya untuk stunting. Bentuk programnya apa, bentuk kegiatannya apa, berapa angkanya untuk kemiskinan, bentuk kegiatannya bentuk ukurannya apa, kalau ini tidak clear-clear yang nggak selesai-selesai masalah kita ini. Tahun depan kita ketemu lagi (masalah serupa). Stunting lagi," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa sebagian besar anggaran Sulawesi Barat harus difokuskan pada penanganan stunting.

"Uang Sulbar harus banyak dialokasikan untuk mengatasi masalah ini," pungkas Bahtiar.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat merilis data terbaru mengenai stunting per Agustus 2024.

Sebanyak 22.533 anak tercatat mengalami stunting di Sulawesi Barat, dengan Kabupaten Polewali Mandar menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi.

Kabupaten Polewali Mandar mencatat 6.020 kasus, disusul oleh Kabupaten Mamuju dengan 5.619 kasus. Sementara itu, Kabupaten Mamuju Tengah menjadi wilayah dengan angka stunting terendah, hanya 1.391 kasus.

"Per Agustus 2024, ada 22.533 anak yang mengalami stunting di seluruh Sulawesi Barat," ujar Nuareni Amir, Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Dinas Kesehatan Sulawesi Barat, pada Rabu (18/9/2024).

Berikut data lengkap kasus stunting di Sulawesi Barat berdasarkan kabupaten:

1. Kabupaten Majene: 4.622 kasus.

2. Kabupaten Polewali Mandar: 6.020 kasus.

3. Kabupaten Mamasa: 2.532 kasus.

4. Kabupaten Mamuju: 5.619 kasus.

5. Kabupaten Pasangkayu: 2.349 kasus.

6. Kabupaten Mamuju Tengah: 1.391 kasus.(*)

Laporan Reporter Tribun Sulbar Suandi