Korupsi BLT

Kejari Mamuju Periksa 10 Saksi Dugaan Korupsi BLT Dana Desa Tanambuah Mamuju

Tayang: Jumat, 13 Januari 2023 18:39 WITA

Penulis: Abd Rahman | Editor: Munawwarah Ahmad

Kejari Mamuju Periksa 10 Saksi Dugaan Korupsi BLT Dana Desa Tanambuah Mamuju

Tribuners / Julianti

Warga Tanambuah saat melaporkan Kepala Desanya ke Kantor Kejari Mamuju, Jl Ks Tubun, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar)

Baca Selanjutnya:

Rakor Bersama DJPb, Bapperida Sulbar Sharing Soal Pembangunan Daerah

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Kejakasaan Negeri (Kejari) Mamuju periksa 10 orang saksi terkait dugaan korupsi dana bantuan langsung tunai (BLT) dana desa (DD) Desa Tanambuah, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar).

Pemeriksaan saksi d Kejari Mamuju mulai pukul 13.00 Wita hingga pukul 17.00 wita sore tadi.

Saksi diperiksa di kantor Kejari Mamuju, Jl Ks Tubun, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Mamuju, Sulbar, Jumat (13/1/2023).

"Tadi kita periksa 10 orang saksi (pelapor) dan masyarakat desa," ungkap Kasi Intel Kejari Mamuju Andi Nugroho saat dihubungi Tribun-Sulbar.com, Jumat.

Kata dia, pemeriksaan saksi terkait dengan laporan warga soal dana BLT dana desa tidak diberikan kepada sejumlah warga.

"Kita masih periksa seputar laporan warga dan terkait pemberitaan, kades tidak memberikan bantuan," kata dia.

Andi menyebutkan, usai pemeriksaan saksi kades dan dan perangkat desa juga akan dipanggil dan dilakukan pemeriksaan.

"Selanjutnya kita akan panggil perangkat desanya (kades) untuk diperiksa," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah warga Desa Tanambuah, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), melaporkan kepala desa ke polisi.

Hal itu buntut warga tidak menerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) selama delapan bulan.

Warga Tanambuah Julianti mengaku, ada 12 warga yang hingga saat ini belum menerima BLT tersebut.

"Ada warga tidak terima (BLT dana desa) selama tiga bulan, dua bulan dan paling lama itu delapan bulan sejak Januari hingga Agustus 2022 kemarin," ungkap Julianti saat dihubungi wartawan melalui sambungan telepon seluler, Jumat (6/1/2023).

Julianti mengaku, ia melaporkan kepala desanya ke polisi pada 28 Desember 2022 lalu bersama dengan warga tidak menerima bantuan.

"Ada 12 warga yang tidak menerima bantuan kasian, kita kesana meminta hak kami karena nama ada dalam data sebagai penerima. Ternyata saat kami ke kantor desa tidak diberikan," keluhnya.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com Abd Rahman