Polemik Jalan Arteri Mamuju
Warga Tambi Protes, Kapolres Mamuju Sebut Pemilik Lahan Sudah Dipertemukan dengan Pemerintah
Sembari menambahkan, 250 personel gabungan TNI-Polri dan Satpol PP Provinsi dikerahkan untuk pengamanan pengukuran lahan pembangunan jalan arteri.
TRIBUN-SULBAR.COM,MAMUJU - Situasi di lingkungan Tambi, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat memanas lagi pagi ini, Selasa (29/11/2022) setelah sejumlah petugas pemerintah melakukan kegiatan pengukuran lahan, untuk pembangunan Jalan Arteri Tahap II.
Pengukuran lahan itu dijaga 250 personel polisi dari Polresta Mamuju.
Warga yang menolak, juga melakukan aksi protes.
Baca juga: Pengukuran Lahan Jl Arteri Tahap II Dijaga 250 Polisi, Warga: Pemerintah Tidak Mengayomi Warganya
Mereka protes ketika petugas sedang mengukur lahan.
Meski di tengah-tengah guyuran hujan deras masyarakat tetap bersikeras menolak pengukuran lahan.
Masyarakat beralasan, lantaran lahan yang diukur tersebut berdekatan dengan pemukiman warga.
Sehingga, mereka khawatir jika pembangunan jalan arteri akan berdampak pada masyarakat seperti menimbulkan banjir saat terjadi musim hujan.
Kapolres Mamuju, Kombes Pol Iskandar mengatakan, sebelum melakukan pengukuran lahan, sudah ada enam pemilik lahan bertemu dengan pihak pemerintah.
"Kenapa pemilik lahan tadi kita pertemukan, tujuannya adalah untuk memanimalisir persoalan di lapangan, jadi yang diukur lokasinya itu sudah pasti," ujar Iskandar.
Sembari menambahkan, 250 personel gabungan TNI-Polri dan Satpol PP Provinsi dikerahkan untuk pengamanan pengukuran lahan pembangunan jalan arteri.
"Kegiatan hari ini adalah bagaimana pengamanan ini berjalan dengan baik juga bagaimana masyarakat bisa dikendalikan dengan baik." Tandasnya.
Sementara itu, Warga Kampung Baru, Kaco (29) mengaku, sangat resah dengan rencana pembangunan jalan arteri tahap II tersebut.
"Kami sangat sayangkan karena sebelum negosiasi rampung, ini pemerintah malah kembali melakukan pengukuran," ujarnya kepada wartawan.
Kaco menegaskan, meski hujan deras masyarakat tetap menolak pengukuran lahan yang akan dibanguni jalan arteri ini.
"Mereka (Pemerintah) sama sekali tidak mengayomi masyarakatnya," tegasnya.