FPPI dan Warga Wonomuyo RDP dengan DPRD Polman, Pertanyakan Keseriusan Pemerintah Urus Sampah

Oleh: Suaib Radiah. F

TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN - Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) bersama masyarakat Wonomulyo, rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Kabupaten Polman, terkait polemik sampah, Rabu (23/11/2022).

RDP tersebut, dihadiri anggota DPRD dari Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Golkar.

Hingga saat ini, pelemik sampah di Kabupaten Polman masih menjadi masalah pokok.

Pemerintah disebut belum menemukan solusi atas persoalan tersebut.

Selain sampah, FPPI dan masyarakat Wonomulyo juga menyuarakan masalah maraknya alih fungsi lahan.

"Sampah dan alih fungsi lahan merupakan polemik yang belum ada solusi yang ditawarkan pemerintah Kabupaten Polman," kata Ketua Kota FPPI Polman, Ahmad Rifai kepada wartawan.

Ahmad Rifai mengatakan, dalam dua tahun FPPI Polman sudah berkali-kali turun aksi menyoal sampah, naik di kantor bupati, DLHK dan DPRD.

"Kami selalu mempertanyakan langka-langka pemerintah daerah yang belum kelihatan, kami selalu tawankan juga olah sampah sampai tuntas,"ujarnya.

Termasuk, kata dia, teknis pemilahan sampah pelastik dan sampah sisa makanan.

"Tapi kenyataanya sampai hari ini pemerintah belum serius melakukan penanganan pengelolaan sampah, tentu kami kecewa dengan pemerintah, makanya kami mendorong RDP agar lebih serius lagi menangani persoalan sampah yang masi berserakan diberbagai titik perkotaan," katanya.

Pada RDP tersebut, juga menyuarakan penolakan salah satu lembaga pendidikan, Lingkungan Sidodadi dijadikan sebagai Tempat Pembungan Sementara (TPS) sampah.

Perwakilan warga Sidodadi, Mahmud Said mengaku, menolak keras TPS tempatkan di Sidodai, alasanya Sidodadi adalah pusat perkotaan Kecamatan Wonomulyo.

Pihak DLHK yang hadir pada RDP tersebut mengatakan, pihak kami sudah melakukan upaya penanganan sampah, bahkan sudah memiliki mesin pengolahan sampah.

"Sudah ada mesin, cuman kami masih bingung soal penempatan TPA, karena sampai sekarang masih banyak masyarakat yang menolak penempatan TPA, di Binuang sudah ditolak oleh masyarakat, alasanya mau dijadikan lapangan," ujarnya.