OPINI

Sekolah Internet Komunitas, Selangkah Lebih Cakap Digital

Tentu dengan berharap tetap melalui paltform digital yang mampu digerakkan pada kondisi serba terbatas tersebut.

Editor: Ilham Mulyawan
Ist/Tribun-Sulbar.com
Shalahuddin, S.Sos., MM, Relawan TIK/Korbid Media dan Informasi LDNU Sulbar 

Shalahuddin, S.Sos., MM
Relawan TIK Sulawesi Barat

TRIBUN-SULBAR.COM - Jangkauan akses teknologi informasi dan komunikasi pada sejumlah daerah di Indonesia yang masih terbatas menjadi tantangan tersendiri.

Tak terkecuali dengan sejumlah titik daerah yang ada di Sulawesi Barat.

Betapa tidak, sebab arus perkembangan teknologi tersebut tak beriringan dengan ketersediaan infrastruktur.

Sehingga membutuhkan upaya pendekatan berbeda untuk menyokong mereka agar tetap melek teknologi hingga terkoneksi antara satu dengan yang lainnya.

Tentu dengan berharap tetap melalui paltform digital yang mampu digerakkan pada kondisi serba terbatas tersebut.

Meski dipahami bahwa upaya ini membutuhkan dedikasi yang tinggi.

Agar saudara-saudara yang butuh sentuhan edukasi terkait IT tetap dapat menjangkau.

Minimal memahami bahwa masa kini dan nanti kita sedang bertransformasi secara global dalam ruang digital.

Walau mereka belum sepenuhnya berada pada fase dimana mereka mampu menjangkau infrastruktur teknologi informasi.

Upaya pemerintah provinsi Sulawesi Barat melalui program Sekolah Internet Komunitas yang menyasar Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) menjadi salah satu langkah progres yang sepatutnya mendapat dukungan dari segenap stakeholder.

Kegiatan diramu dengan istilah Sekolah Internet KIM (Senter KIM) melalui Dinas Kominfopers, didorong sebagai upaya edukasi dan penyiapan infrastruktur IT dengan mengajak Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk turut terlibat.

Meski baru dicanangkan pada dua desa pilihan di Kabupaten Mamuju (Desa Salutiwo, Bonehau dan Desa Karataun, Kalumpang), minimal hal ini adalah upaya satu langkah lebih maju dari kondisi yang ada sebelumnya.

Pj Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik bahkan pernah menyebutkan bahwa di daerah ini masih terdapat 29 persen atau sekira 182 desa dan kelurahan masuk dalam area blank spot.

Problem ini menjadi satu diantara penghambat pembangunan yang lebih integratif.

Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved