Tes Covid-19 Tak Lagi Jadi Syarat Perjalanan Domestik, Ini 3 Transisi RI Berdamai dengan Corona

TRIBUN-SULBAR.COM - Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan di masa Pandemi Covid-19.

Pelonggaran sejumlah aturan itu mulai dari keringanan syarat perjalanan domestik dan pemangkasan karantina bagi pelaku perjalanan umrah.

Melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pelonggaran ini diambil guna menunjang Indonesia menuju transisi ke era kehidupan normal.

Menko Marves Luhut Binsar juga mengatakan, jika kondisi pandemi di Indonesia saat ini telah membaik.

Pasalnya, Tanah Air mengalami trend perbaikan usai mengalami lonjakan kasus Covid 19 varian Omicron.

"Berdasarkan data yang kami evaluasi, tren kasus harian nasional menurun sangat signifikan begitupun halnya dengan kondisi rawat inap rumah sakit juga terus menunjukkan penurunan dan tingkat kematian semakin melandai," ungkap Luhut dalam keterangan pers evaluasi PPKM secara virtual, Senin (7/3/2022).

Baca juga: Syarat Baru Penerbangan di Bandara Tampa Padang Mamuju, Penumpang Tidak Vaksin Wajib PCR

Baca juga: Sulbar PPKM Level 3, Satgas Covid-19: Kita Lakukan Pembatasan

Adapun sejumlah pelonggaran yang telah disepakati oleh pemerintah Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Test Covid 19 tak lagi jadi syarat perjalanan domestik

Pemerintah menyampaikan bakal menghapus tes Covid 19 sebagai syarat perjalanan domestik.

Menko Marves Luhut Binsar menjelaskan, pelaku perjalanan domestik kini, tak lagi harus menunjukkan hasil tes antigen atau PCR negatif apabila telah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap.

Pelonggaran tersebut berlaku bagi semua moda transportasi baik udara, laut, dan darat.

"Pelaku perjalanan domestik dengan transportasi udara, laut, maupun darat yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua dan lengkap sudah tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen dan PCR negatif," terangnya.

Ia lebih lanjut mengatakan, kebijakan tersebut akan ditetapkan dalam surat edaran yang akan diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait dalam waktu dekat ini.

2. Kompetisi olahraga bisa dihadiri penonton secara fisik

Pemerintah juga memperbolehkan kompetisi olahraga disaksikan penonton secara langsung.

Meski demikian, ada sejumlah persyaratan yang diberlakukan bagi penonton, yakni:

- Telah mendapatkan vaksinasi booster dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

- Jumlah penonton disesuaikan dengan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) daerah tempat kompetisi olahraga berlangsung.

"Kapasitas masing-masing sebagai berikut, Level 4 kapasitas 25 persen penonton, Level 3 50 persen penonton, Level 2 75 persen penonton dan Level 1 sebanyak 100 persen penonton," paparnya.

3. Bali terapkan karantina khusus Bali

Pemerintah melalui Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, jika pihaknya bakal siap melakukan uji coba tanpa karantina bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) yang diterapkan di Bali.

Adapun uji coba tanpa karantina bagi PPLN di Bali mulai berlaku terhitung sejak 7 Maret 2022.

Namun, ada sejumlah persyaratan bagi PPLN agar terbebas dari karantina di Bali, yakni:

- PPLN yang datang harus menunjukkan booking hotel yang sudah dibayar minimal 4 hari atau menunjukkan bukti domisili di Bali bagi PPLN yang berstatus WNI.

- PPLN yang masuk ke Bali harus sudah mendapat vaksin Covid 19 lengkap atau booster.

- PPLN juga diwajibkan melakukan entry test PCR dan menunggu di kamar hotel hingga hasil tes negatif keluar.

"Setelah negatif bisa bebas beraktivitas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Lalu PPLN kembali melakukan tes PCR di hari ketiga di hotel masing-masing," urainya.

Dirinya menegaskan, penerapan sejumlah pelonggaran tersebut tak dilakukan secara terburu-buru.

Pasalnya, proses transisi menuju kondisi aktivitas normal bakal dilakukan secara bertahap.

"Kita harus sudah siap untuk menuju satu proses transisi cara bertahap dengan menerapkan kebijakan berbasiskan data yang ada," bebernya.

(Tribun-Sulbar.com/Al Fandy Kurniawan)