Bengkak Lagi, 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Hutang Pemerintah Naik Rp6.500 Triliun
Dua tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hutang pemerintah meningkat menjadi Rp 6.500 triliun.
Penulis: Suandi | Editor: Ilham Mulyawan
lihat foto
Peningkatan utang di Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf
Sejumlah megaproyek seperti pembangunan sepur cepat Jakarta-Bandung dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan di tengan kondisi pandemi.
Berakibat pada terbebaninya anggaran negara oleh proyek mercusuar yang semestinya bukan prioritas.
Dan berimbas juga pada utang Indonesia yang diprediksi akan membengkak kembali.
Anggota DPR RI, Bukhori Yusuf mengkhawatirkan nasib proyek IKN akan sama seperti proyek keretacepat Jakarta-Bandung yang akhirnya menguras anggaran negara.
Sejatinya, proyek kereta cepat tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun realisasinya pada tahun 2021 justru Presiden Jokowi mengizinkan penggunaan APBN dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN).
“Walaupun alokasi APBN bagi pembangunan IKN hanya 19,2 persen dari total biaya keseluruhan yang mencapai Rp 466,9 triliun, siapa yang bisa menjamin bahwa anggaran negara ttidak lagi terkuras,” katanya.
Politisi fraksi PKS tersebut menilai pandemi Covid 19 telah membuat lesunya permintaan dan lemahnya minat investasi.
Hal ini sangat beresiko dan tidak realistis, berharap ada pihak swasta yang berkenan menutupi 81 persen sisa kebutuhan biaya IKN tersebut.
Bukhori Yusuf meminta pemerintah mengerem pembangunan infrastruktur yang bukan prioritas, tidak produktif, apalagi yang dibiayai oleh hutang.
Rasio utang Indonesia
Rasio hutan pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sudah menembus lebih dari 40 persen atau nyaris mendekati ambang batas yang telah diatur UU Keuangan Negara, yakni 60 persen.
Lembaga riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) memperkirakan utang pemerintah di akhir periode pemerintah Jokowi-Ma’ruf akan membengkak menjadi Rp 9.800 triliun.
Pada Maret 2020, jumlah hutang pemerintah sudah tercatat sebesar Rp 5.000 triliun.
Seiring dengan bertambahnya kebutuhan untuk komponen penanganan pandemi Covid 19, hutan tersebut meningkat menjadi Rp 6.500 triliun per Juni 2021.
Ini berarti jumlah hutang pemerintah rata-rata bertambah Rp 102 triliun per bulan selama 1,5 tahun pandemi.
(Tribun-Sulbar.com/Al Fandy Kurniawan)
