Bengkak Lagi, 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Hutang Pemerintah Naik Rp6.500 Triliun

TRIBUN-SULBAR.COM – Awal periode kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf merupakan masa sulit dan penuh tantangan.

Pasalnya, tidak begitu lama setelah keduanya dilantik sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, dunia menghadapi wabah Covid 19.

Sejak saat itu, dunia disibukkan dengan penanganan Covid 19 tanpa terkecuali di Indonesia.

Dari sisi kesehatan, dua tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dinilai pemerintah telah berupaya keras memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Meskipun di awal pandemi Covid 19 terlihat agak sedikit lambat, tetapi gerak cepat pemerintah membentuk satuan tugas guna menanganani persoalan kesehatan akibat Covid 19 patut diapresiasi.

Baca juga: Dua Tahun Masa Kerja Jokowi-Ma’ruf, Komisi VII DPR RI Beri Rapor Merah untuk Sektor Ini

Baca juga: Jokowi Resmi Lantik Dewan Pengarah BRIN, Megawati Jadi Ketua, Ini Daftar Susunannya

Terlebih lagi, satuan tugas tersebut digandengkan dengan satuan tugas untuk pemulihan ekonomi nasional.

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengatakan jika pemerintah telah menghadapi berbagai persoalan Covid 19 secara fluktuatif.

Puncaknya adalah sat tingginya penyebaran Covid 19 di berbagai kota besar di Indonesia.

Ketika itu, semua rumah sakit penuh,bahkan banyak rumah sakit yang mendirikan tenda di sekitar halaman rumah sakit untuk menampung seluruh masyarakat yang terpapar.

“Ada banyak kendala yang harus ditangani.Untungnya, semua tenaga medis tetap siap siaga. Tidak ada yang menyerah.”

“Kita salut kepada mereka. Persoalan kan tidak hanya soal tenaga medis dan ketersediaan tempat tidur. Waktu itu, terjadi kelangkaan oksigen. Begitu juga kelangkaan obat-obatan, kalaupun ada harganya sangat tinggi sekali,” ungkapnya.

Semua itu adalah tantangan yang tidak ringan, pemerintah telah begitu sabar menghadapi wabah ini.

Sehingga ekskalasi yang terpapar menurun dan tingkat hunian rumah sakit perlahan juga menurun.

“Negara lain banyak juga yang terkejut dengan Indonesia. Bahkan Malaysia tertinggal dengan kita.”

“Ini harus disyukuri, semua pihak tetap harus berkontribusi dengan cara tetap menerapkan prokes secara ketat di semua tempat,” tuturnya.

Peningkatan utang di Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf

Sejumlah megaproyek seperti pembangunan sepur cepat Jakarta-Bandung dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan di tengan kondisi pandemi.

Berakibat pada terbebaninya anggaran negara oleh proyek mercusuar yang semestinya bukan prioritas.

Dan berimbas juga pada utang Indonesia yang diprediksi akan membengkak kembali.

Anggota DPR RI, Bukhori Yusuf mengkhawatirkan nasib proyek IKN akan sama seperti proyek keretacepat Jakarta-Bandung yang akhirnya menguras anggaran negara.

Sejatinya, proyek kereta cepat tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun realisasinya pada tahun 2021 justru Presiden Jokowi mengizinkan penggunaan APBN dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN).

“Walaupun alokasi APBN bagi pembangunan IKN hanya 19,2 persen dari total biaya keseluruhan yang mencapai Rp 466,9 triliun, siapa yang bisa menjamin bahwa anggaran negara ttidak lagi terkuras,” katanya.

Politisi fraksi PKS tersebut menilai pandemi Covid 19 telah membuat lesunya permintaan dan lemahnya minat investasi.

Hal ini sangat beresiko dan tidak realistis, berharap ada pihak swasta yang berkenan menutupi 81 persen sisa kebutuhan biaya IKN tersebut.

Bukhori Yusuf meminta pemerintah mengerem pembangunan infrastruktur yang bukan prioritas, tidak produktif, apalagi yang dibiayai oleh hutang.

Rasio utang Indonesia

Rasio hutan pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sudah menembus lebih dari 40 persen atau nyaris mendekati ambang batas yang telah diatur UU Keuangan Negara, yakni 60 persen.

Lembaga riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) memperkirakan utang pemerintah di akhir periode pemerintah Jokowi-Ma’ruf akan membengkak menjadi Rp 9.800 triliun.

Pada Maret 2020, jumlah hutang pemerintah sudah tercatat sebesar Rp 5.000 triliun.

Seiring dengan bertambahnya kebutuhan untuk komponen penanganan pandemi Covid 19, hutan tersebut meningkat menjadi Rp 6.500 triliun per Juni 2021.

Ini berarti jumlah hutang pemerintah rata-rata bertambah Rp 102 triliun per bulan selama 1,5 tahun pandemi.

(Tribun-Sulbar.com/Al Fandy Kurniawan)