DPRD Sulbar Belajar ke Dinas Perkimtan Sulsel Sebelum Susun Ranperda RP3KP

3. Ranperda RP3KP provinsi harus sama dengan RP3KP Kabupaten yang membedakan hanya dari subtansinya saja

4. Menegenai masalah kawasan kumuh penanganan harus ada SK dari Bupati bila itu di wilayah Kabupaten

5. Secara spesifik Ranperd RP3KP yang akan disahkan provinsi, muatan dalam Ranperda RP3KP akan menjadi kegiatan provinsi

6. UUD Nomor 1 Tahun 2011 menjadi dasar perumusan Ranperda RP3KP

7. Mengenai kawasan hutan yang telah menjadi fasilitas umum, dinas perumahan provinsi Sulsel telah berkoordinasi dengan BPKH dan dinas kehutanan Sulsel sehingga penggunaan kawasan tersebut menjadi izin pinjam pakai