Pengamat Politik Unsulbar Soal Hak Interpelasi DPRD Sulbar: Penting Untuk Transparasi ke Publik

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Hak interpelasi digulirkan DPRD Sulawesi Barat (Sulbar).

Hak interpelasi DPR adalah hak DPR meminta keterangan pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tujuh fraksi sepakat hak interpelasi digulirkan kecuali fraksi Gerindra.

Adapun tujuh fraksi sepakat yakni Nasdem 6 orang, Demokrat 9 orang, PDI-P 6 orang, Golkar 9 orang, Hanura 4 orang, Kebangkitan Nasional 4 orang, dan Persatuan Indonesia Membangun 4 orang.

Hak interpelasi digulirkan buntut Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar tidak menandatangani dana hibah sebesar Rp130 Miliar.

Inisiator hak interpelasi Hatta Kainang mengatakan jalan terakhir disebabkan Gubernur tidak mau menandatangani dana hibah.

"Semua cara komunikasi kita bangun ke Pemprov, namun tidak pernah membuahkan hasil. Makanya jalan terakhir hak interpelasi digulirkan," kata Hatta.

Lebih lanjut dikatakan, selama ini DPRD hanya mendengar penolakan gubernur dari Kadis.

Dan DPRD Sulbar ingin mendengar langsung dari gubernur.

Kata Pengamat

Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Muhammad, menilai hak interpelasi digulirkan DPRD Sulbar penting untuk transparansi ke publik.

Muhammad meminta publik ikut memantau proses hak interpelasi tersebut.

Memastikan betul-betul dijalankan DPRD berdasarkan fungsinya untuk mengawal kepentingan rakyat bukan dalam rangka menjelang Pileg 2024.

“Publik perlu memantau DPRD, supaya hak interpelasi benar-benar berangkat dari keresahan pihak legislatif untuk mengawal agenda kepentingan rakyat, bukan agenda politisasi,” ujar Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Sulawesi Barat itu, Selasa (3/8/2021).

Muhammad mengatakan, hak interpelasi adalah salah satu dimiliki DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif.