Demo Mahasiswa di Gedung DPRD Polman Berhasil, Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Dibatalkan

TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN- Aksi unjuk rasa Aliansi Serikat Mahasiswa dan Rakyat (SEMARAK) Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar) di gedung DPRD Polman, berakhir damai, Senin (1/9/2025).

Ketua DPRD Polewali Mandar (Polman) Fahry Fadly bersama anggota dewan menemui massa aksi.

Nampak pula Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) Polman, Alimuddin ikut menemui massa aksi.

Baca juga: Demo Mahasiswa di Mateng Ricuh, Polisi dan Massa Saling Dorong di Depan Gedung DPRD

Baca juga: Pendaftaran Beasiswa Kalla 2025 Segera Tutup, Ini Link dan Cara Daftarnya

Mereka menjawab beberapa tuntutan mahasiswa, salah satunya kenaikan Pajak Bumi Bangunan (PBB) pedesaan dan perkotaan.

Fahry Fadly menerima aspirasi massa berdiri bersama jajaran Forkopimda Polman dibawah terik matahari.

"Untuk kenaikan PPB, tuntutan massa aksi, itu telah dibatalkan oleh jajaran Pemkab Polman," kata Fahry Fadly kepada massa aksi.

Dia menyampaikan kenaikan PBB selama beberapa bulan terakhir telah dibatalkan oleh Pemkab Polman.

Batalnya kenaikan PBB itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Polman, Syamsul Mahmud.

Fahry menyebut Pemkab Polman mengambil keputusan pembatalan PBB lantaran banyaknya keresahan masyarakat.

"Mendengarkan aspirasi masyarakat Polman, banyaknya keresahan atak kenaikan PBB, sehingga dibatalkan tahun ini," ungkapnya.

Sementara itu, kepala Bappenda Polman, Alimuddin juga membenarkan jika kenaikan PBB di 2025 ini telah dibatalkan.

Disebutkan kenaikan PBB-P2 ini imbas penyesuaian Nilaj Jual Objek Pajak (NJOP).

"Itu dibatalkan, warga yang terlanjur bayar pajak di 2025, akan disesuaikan dengan pajak 2024 kemarin, sehingga ada kelebihan," ungkap Alimuddin.

Dia menyampaikan warga yang telah bayar pajak yang sempat naik itu terdapat kelebihan.

Kelebihan itu kata Alimuddin akan dimasukkan ke dalam pajak daerah di 2026 mendatang.

Sehingga warga yang telah bayar pajak di 2025 tidak lagi bayar pajak di 2026 lantaran adanya kelebihan pajak.

Massa aksi pun sepakat menuangkan pernyataan batalnya kenaikan pajak itu lewat perjanjian kesepakatan.

Massa aksi membubarkan diri usai menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama jajaran Forkopimda Polman.

Sebelumnya diberitakan, aksi unjuk rasa Aliansi Serikat Mahasiswa dan Rakyat (SEMARAK) Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar) di gedung DPRD Polman, sempat memanas, Senin (1/9/2025).

Mereka nampak membakar tiga ban bekas di depan gerbang kantor DPRD Polman, Jl Muh Yamin, Kelurahan Lantora.

Pihak kepolisian diterjunkan berjumlah 300 personel menutup pintu gerbang kantor DPRD Polman.

Ada ratusan massa tergabung dalam aliansi ini, kompak mengenakan pakaian serba hitam.

Jalannya aksi sempat memanas lantaran adanya peserta melempar air dalam kemasan gelas.

Lemparan itu diarahkan pada kerumunan gabugan pengamanan dan sejumlah anggota DPRD Polman.

Koordinator lapangan aksi, Erik sempat menegur massa aksi provokatif dan langsung diamankan.

Petugas kepolisian sempat menenangkan mass aksi yang hendak melakukan pelemparan.

Massa aksi ini pun meredah saat ketua DPRD Polman dan anggota DPRD lainnya datang menemui massa.

Hingga saat ini mahasiswa masih menyampaikan orasi dan tuntutan di depan anggota dan ketua DPRD Polman.

Sebelumnya diberitakan, arus lalu lintas di Jl Trans Sulawesi menghubungkan Polman-Majene ini macet total.

Pengendara dari dua arah tidak dapat melintas, diarahkan untuk ambil jalur alternatif.

Jalur alternatif dari arah Polewali ke Majene dapat mengambil rute Jl Kartini, lewat samping Polres Polman.

Polisi lalu lintas akan mengarahkan pengendara lewat jalur alternatif ini.

Masa aksi mulai membakar ban bekas di tengah jalan, serta gunakan mobil pick up palang jalan.

Mereka melingkar hingga menutup seluruh badan jalan, mobil pick up dijadikan panggung orasi.

"Aksi ini kita usahakan berjalan damai, menyampaikan segala tuntunan," kata jendral lapangan aksi, Erik.

Dia menyampaikan massa aksi akan melaksanakan longmars berjalan kaki ke gedung DPRD Polman.

Melewati jalan poros, menutup seluruh bahu jalan hingga ke halaman kantor DPRD Polman.

Massa aksi membentangkan spanduk sepanjang enam meter bertuliskan rakyat Polman bersatu.

Membawa tiga isu daerah dan lima isu nasional, salah satunya reformasi Polri.

Berikut isu daerah dan isu nasional disuarakan aliansi Semarak Polman : 

- Tolak kenaikan PBB-P2, tarik semua SPPT dan kembalikan uang masyarakat yang telah di setor ke daerah.

- Maksimalkan fungsi legislatif dan pengawasan DPRD Polman.

- Transparansi data pembebasan pajak.

Isu Nasional : 

- Reformasi Polri.

-Sahkan RUU perampasan aset.

-Tolak kenaikan tunjangan DPRD.

-Hentikan represi terhadap massa aksi.

-Hentikan sentralisasi anggaran dan tegakkan hak otonomi daerah.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Fahrun Ramli