DPW PPP Sulbar Minta Sekjen Legowo Demi Kebaikan PPP

Ringkasan Berita:

• DPW PPP Sulbar meminta Sekjen PPP bersikap legowo demi meredakan konflik internal partai.
• Surat yang ditandatangani Sekjen dinilai menyalahi mekanisme organisasi dan memicu polemik.
• DPW mendesak percepatan evaluasi partai, termasuk pelaksanaan Muktamar dan konsolidasi menghadapi Pemilu 2029.

TRIBUN-SULBAR.COM - Isu perpolitikan nasional kembali menghangat melalui dinamika partai-partai politik, salah satunya Partai Persatuan Pembangunan.

Partai berlambang ka'bah ini masih terbelenggu dengan polemik kepengurusan tingkat elit, salah satunya terkait dengan Taj Yasin, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP PPP.

Ketua DPW PPP Sulbar, Ahmad Fauzi Arief Lopa, turut prihatin dengan dinamika yang terjadi. Ia menilai, sikap yang dicerminkan oleh Sekjen sudah menghambat dan mengganggu internal partai, serta berdampak pada jalannya roda organisasi partai yang sementara ini terus berproses.

Baca juga: Muswil V PPP Sulbar, DPP Harapkan Soliditas dan Penguatan Kader

"Tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa kagum kami kepada Gus Yasin, kami harapkan konflik ini segera reda, sudahi sikap-sikap yang terlalu mengedepankan ego sektoral. Mari kita legowo. Mari kita hormati keputusan pemerintah, mari kita taat kepada SK yang telah dikeluarkan oleh Kemenkum. Kalau terus-terusan seperti ini, kasihan partai kita, kasihan para kader. Saya berbicara sebagai kader muda PPP, yang tidak rela partai terus-terusan berkonflik," kata Fauzi kepada Tribun-Sulbar.com, Jumat (17/4/2026).

Konflik Internal Kian Memanas

Konflik PPP kembali memanas setelah surat yang ditandatangani oleh Sekjen kembali viral di beberapa media. Hal ini dianggap keliru oleh berbagai instrumen PPP, mulai dari pengurus di tingkat DPP, DPW, DPC, hingga kader.

"Sebenarnya sudah ada beberapa surat yang kami nilai itu keliru dan mengganggu, apalagi Sekjen hanya sendiri bertanda tangan, padahal selama ini harus berdampingan dengan Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum. Itu kan sudah keliru, egois jadinya," kata Fauzi.

"Terus, kalau kita mau melihat isi suratnya, beliau meminta untuk membatalkan SK Plt, menunda Muswil, dan lain-lain. Ini kan sudah tidak sesuai dengan amanat Mukernas Ancol, sebelum terlaksananya Muktamar. Jadi kalau kita flashback, sebelum Muktamar, DPP melaksanakan Mukernas, dan semua DPW meminta untuk Muktamar dimajukan," sambungnya.

Ia mengatakan, saat ini Ketum Mardiono sudah memberikan peringatan, selaku Plt Ketua Umum, bahwa jika Muktamar dimajukan, otomatis Muswil dan Muscab juga akan dimajukan.

"Dan semua DPW setuju untuk dimajukan, karena memang kita butuh segera evaluasi, mengingat waktu singkat untuk persiapan verifikasi dan menghadapi Pemilu 2029 ke depan. Pada saat Rakornas kemarin, hal ini ditegaskan kembali oleh Bendum PPP, Bapak Imam Fauzan Amir Uskara," tutur Fauzi.

Ia juga menambahkan bahwa PPP saat ini sudah berada pada tahap pelaksanaan Muscab di seluruh Indonesia, setelah pelaksanaan Muswil di 38 DPW selesai. Khusus Sulbar, masih akan mematangkan persiapan untuk pelaksanaan Muscab di enam kabupaten.

"Saat ini kita dalam persiapan Muscab, kita sudah mau mematangkan segala persiapan. Kita mau merekrut kader-kader terbaik di setiap kabupaten, untuk itu kita harapkan konflik mengenai sikap Sekjen ini segera usai. Malu kita mau merekrut orang terbaik, tapi elite masih ribut. Saya bahkan salut kemarin di Rakornas, bahwa Gus Yasin ditunggu untuk hadir di DPP, duduk bersama. Kita harapkan itu juga. Kalau memang beberapa hari ke depan belum ada titik temu, tentu harus ada evaluasi. Kami juga minta DPP PPP segera menindaklanjuti amanat Mukernas I di Makassar, Februari lalu. Itu penting bagi kami sebagai pengurus di daerah," tutupnya.(*)