Di Antara Ijab Kabul dan Cap Negara

Bagi warga negara asing, prosesnya bahkan lebih rumit. Legalisasi dokumen dari kedutaan, terjemahan tersumpah ke bahasa Turki, dan berbagai persyaratan administratif lainnya harus dipenuhi. Seolah-olah negara ingin memastikan bahwa sebelum seseorang siap membangun rumah tangga, ia terlebih dahulu harus lulus ujian kesabaran administratif.

Jika pernikahan diatur dengan ketat, perceraian di Turki diatur lebih ketat lagi. Tidak ada talak sepihak. Tidak ada perceraian “cukup dengan kata-kata”.

Semua perceraian harus melalui putusan pengadilan. Negara menempatkan diri sebagai wasit, bukan penonton. Perceraian bukan lagi hak absolut salah satu pihak, melainkan proses hukum yang harus dipertanggungjawabkan.

Pendekatan ini membawa perubahan besar dalam relasi suami dan istri. Dalam hukum Islam tradisional, talak berada di tangan suami. Di Turki, hak tersebut diambil alih oleh mekanisme hukum. Suami dan istri diposisikan setara di hadapan pengadilan.

Alasan perceraian harus diuji, hak ekonomi harus dipertimbangkan, dan kepentingan anak menjadi perhatian utama.

Lebih jauh lagi, Turki tidak mengenal konsep rujuk sebagaimana dikenal dalam hukum Islam klasik. Mantan pasangan tidak bisa kembali begitu saja selama masa iddah. 

Jika ingin bersatu kembali, satu-satunya jalan adalah menikah ulang dari awal, dengan seluruh prosedur yang sama. Dalam logika negara, perceraian adalah keputusan final, kecuali jika kedua pihak benar-benar yakin untuk memulai ulang hubungan mereka secara sadar dan formal.

Menariknya, semua ini terjadi di negara yang tetap religius dalam praktik sosialnya. Masjid tetap ramai, ibadah tetap hidup, dan pernikahan agama tetap dilaksanakan. Namun Turki dengan tegas memisahkan wilayah iman dan wilayah hukum. 

Agama menjadi sumber nilai, sementara negara menjadi penjamin kepastian hukum.

Reformasi hukum keluarga Turki hingga kini terus memancing perdebatan di dunia Islam. Ada yang menilainya sebagai bentuk sekularisasi ekstrem, bahkan westernisasi.

Ada pula yang melihatnya sebagai langkah progresif untuk melindungi hak perempuan dan anak dalam institusi keluarga.

Dua pandangan ini terus berhadapan, tanpa pernah benar-benar saling meniadakan.
Namun satu hal tidak bisa disangkal: pengalaman Turki menunjukkan bahwa hukum keluarga bukan sesuatu yang beku. Ia bisa diubah, disesuaikan, dan direformasi sesuai kebutuhan zaman.

Turki memilih menjadikan kesetaraan gender, perlindungan hukum, dan tertib administrasi sebagai prioritas utama, meski harus berhadapan dengan kritik dari kalangan tradisional.

Bagi negara-negara Muslim lain yang tengah merumuskan pembaruan hukum keluarga, Turki menjadi cermin sekaligus bahan diskusi. Ia bukan model yang harus ditiru mentah-mentah, tetapi pengalaman yang layak dipelajari. Bahwa modernisasi hukum tidak selalu berarti menanggalkan identitas keislaman, tetapi menegosiasikannya dengan kebutuhan masyarakat modern.

Pada akhirnya, Turki mengajarkan satu hal sederhana namun mendalam: cinta boleh lahir dari hati, tetapi hukum di sana harus lahir dari negara. Dan dalam dunia modern, sering kali keduanya harus belajar berjalan bersama, meski kadang sambil mengisi formulir yang cukup panjang.(*)