DPRD Pasangkayu Bahas Dampak Puting Beliung di Desa Pangiang

TRIBUN-SULBAR.COM, PASANGKAYU - DPRD Kabupaten Pasangkayu bersama instansi terkait menggelar rapat koordinasi membahas penanganan bencana puting beliung yang terjadi di Desa Pangiang, Kecamatan Bambalamotu.

Rapat yang dipimpin anggota DPRD Pasangkayu itu menghadirkan Dinas Sosial (Dinsos), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Kepala Desa Pangiang, Rizal. 

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi yang dilayangkan Pemerintah Desa Pangiang kepada Pemda dan DPRD terkait dampak bencana tersebut.

Baca juga: Polisi dan Disdag Pasangkayu Temukan Beras di Minimarket Dijual di Atas HET, Rp20 Ribu per Kg

Kepala Desa Pangiang, Rizal, melaporkan bahwa sejumlah rumah warga mengalami kerusakan akibat terjangan angin puting beliung. 

Ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan, terutama bantuan bahan bangunan, untuk meringankan beban masyarakat terdampak.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Pasangkayu, Arham Bustaman, meminta penjelasan lebih detail terkait jumlah dan tingkat kerusakan rumah warga. 

Menurutnya, data akurat sangat penting agar penyaluran bantuan tepat sasaran.

“Seberapa parah kerusakan rumah warga? Ini perlu dijelaskan supaya proses pemberian bantuan tidak salah dan dapat segera ditindaklanjuti,” tegas Arham.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Pasangkayu, Arham, menyampaikan pihaknya siap menurunkan tim ke lokasi untuk melakukan pengecekan langsung. 

Selain itu, ia juga menegaskan akan memperkuat program mitigasi dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serupa di kemudian hari.

“Kami akan segera turun melakukan assessment. BPBD juga terus mendorong masyarakat untuk tanggap dan memahami langkah penyelamatan ketika terjadi bencana,” ujarnya.

Elsi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasangkayu turut menyatakan kesiapannya memberikan bantuan.

Namun demikian, mereka mengingatkan adanya keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi yang berlaku saat ini. 

Oleh karena itu, bantuan hanya dapat diberikan setelah assessment lapangan dari BPBD maupun Dinsos selesai dilakukan.

“Assessment ini wajib dilakukan sebagai dasar pemberian bantuan. Kami tetap akan berupaya memberikan dukungan sesuai kemampuan anggaran,” jelas Elsi.

Melalui rapat tersebut, DPRD berharap koordinasi lintas sektor dapat berjalan lebih cepat dan efektif sehingga proses penanganan bagi warga terdampak tidak mengalami kendala berlarut-larut.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com Taufan