Pelayanan Publik yang Ramah Anak: Perspektif Pencegahan Stunting

Oleh: Dr. Sumarni Sumai, S. Sos., M. Si
(Ketua Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Parepare; Ketua Dharma Wanita Persatuan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat)

STUNTING masih menjadi salah satu tantangan pembangunan manusia di Indonesia. Selama ini, diskusi mengenai stunting lebih banyak difokuskan pada persoalan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta sanitasi lingkungan.

Berbagai program telah dijalankan pemerintah, mulai dari pemberian makanan tambahan, peningkatan layanan kesehatan, hingga edukasi mengenai pola makan sehat.

Namun demikian, upaya pencegahan stunting sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat, khususnya kelompok ibu dan anak.

Dalam konteks tersebut, stunting tidak hanya dapat dipahami sebagai masalah kesehatan, tetapi juga sebagai indikator sejauh mana pelayanan publik mampu menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak sejak masa awal kehidupannya.

Baca juga: KominfoSS Sulbar Integrasikan Data Lintas Sektoral untuk Penanganan Stunting

Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan, gizi yang memadai, lingkungan yang sehat, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Oleh karena itu, ketika seorang anak mengalami stunting akibat keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, sanitasi, atau informasi yang memadai, persoalan tersebut tidak lagi semata-mata menjadi masalah keluarga, melainkan juga menjadi tantangan pelayanan publik.

Dalam perspektif pelayanan publik modern, masyarakat bukan sekadar penerima layanan, tetapi pemegang hak (rights holder).

Negara dan seluruh institusi pelayanan publik berkewajiban memastikan bahwa hak-hak tersebut dapat diakses secara adil dan merata oleh seluruh warga negara, termasuk anak-anak yang berada di wilayah pedesaan dan kelompok rentan lainnya.

Pelayanan Publik dan Peran Komunikasi dalam Pencegahan Stunting

Di sinilah konsep pelayanan publik yang ramah anak menjadi sangat penting. Pelayanan publik yang ramah anak tidak hanya diukur dari tersedianya fasilitas kesehatan atau program bantuan, tetapi juga dari sejauh mana sistem pelayanan mampu menjangkau kebutuhan anak dan keluarganya secara efektif.

Pelayanan kesehatan ibu hamil yang mudah diakses, Posyandu yang aktif, ketersediaan air bersih, sanitasi yang layak, edukasi keluarga yang berkelanjutan, hingga layanan administrasi yang mendukung perlindungan anak merupakan bagian dari ekosistem pelayanan publik yang berkontribusi terhadap pencegahan stunting.

Perspektif ini sejalan dengan pemikiran Amartya Sen yang menekankan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang sehat dan bermartabat. Dalam konteks stunting, kemampuan tersebut sangat dipengaruhi oleh akses masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas.

Namun pelayanan publik tidak akan efektif apabila hanya berorientasi pada penyediaan layanan administratif. Pelayanan publik juga harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Di sinilah perspektif sosiologi komunikasi menjadi relevan.

Menurut Peter L. Berger, realitas sosial dibentuk melalui proses interaksi dan pertukaran makna dalam kehidupan sehari-hari. Banyak praktik pengasuhan anak yang sebenarnya merupakan hasil konstruksi sosial yang diwariskan secara turun-temurun.

Ketika informasi kesehatan yang benar tidak mampu menggantikan kebiasaan lama yang kurang tepat, maka berbagai program kesehatan sering kali tidak menghasilkan perubahan perilaku yang signifikan.