Pesta Babi, Sapiens dan Ilusi di Atas Piring Kita 

Oleh: Irfan
Nutrisionis Puskesmas Campalagian

TRIBUN-SULBAR.COM - Film dokumenter Pesta Babi karya sutradara Dandhy Laksono sukses memantik diskusi hangat di ruang publik. 

Namun, jika kita mengupas riuhnya perdebatan politik dan budaya di media sosial, ada satu isu krusial yang kerap luput dari perhatian: hubungan manusia dan pangan. 

Film ini menegaskan sebuah diskursus fundamental yang sering dilupakan oleh para perumus kebijakan kesehatan: persoalan isi piring kita tidak pernah sekadar urusan biologis untuk mengenyangkan perut atau memenuhi angka kecukupan gizi (AKG). 

Baca juga: Hari Kedua Pencarian, Dua Bocah Hilang Tenggelam di Sungai Mapilli Polman Belum Ditemukan

Baca juga: Peringatan Dini Cuaca Sulbar, Sabtu 6 Juni 2026: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir Malam Ini

Pangan adalah manifestasi paling intim dari kekuasaan, identitas budaya, distribusi sumber daya, relasi manusia dengan alam, dan yang paling krusial, politik pembangunan.

Untuk membedah kompleksitas yang dihadirkan Dandhy Laksono dkk, kita perlu meminjam pisau bedah dua pemikir besar: Yuval Noah Harari melalui karyanya Sapiens: A Brief History of Humankind (2011) dan Paul McMahon lewat bukunya yang provokatif, Berebut Makan: Politik Baru Pangan (2013). 

Melalui titik temu kedua gagasan ini, kita akan melihat bagaimana status gizi sebuah komunitas hari ini dikonstruksi secara paksa oleh narasi sejarah dan cengkeraman pasar global, terutama ketika ditarik ke dalam eksavator Proyek Strategis Nasional (PSN) yang kini tengah gencar merambah tanah Papua.

Dari Mitologi ke Komoditi: Melacak Jejak Sapiens dalam Sepotong Daging

Dalam bukunya Sapiens, Harari mengingatkan kita bahwa kekuatan terbesar Homo sapiens hingga bisa menguasai bumi adalah kemampuan kita untuk mempercayai "mitos bersama"—sebuah narasi fiktif yang disepakati bersama. 

Lewat narasi itulah, entah berupa uang, hukum, atau ikatan kebangsaan, jutaan manusia yang tidak saling kenal bisa bekerja sama dan hidup berdampingan.

Dalam konteks Pesta Babi, babi bukan sekadar hewan ternak bermoncong pendek. 

Di berbagai komunitas adat di Nusantara, khususnya di pegunungan tengah Papua, babi adalah instrumen narasi bersama yang maha penting. 

Ia adalah pengikat struktur sosial, simbol hukum adat, alat rekonsiliasi konflik antar-suku, dan lambang spiritualitas. 

Ketika ritual "pesta babi" atau bakar batu digelar, komoditas ini berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial organik: redistribusi protein hewani terjadi secara merata ke seluruh anggota suku tanpa sekat ekonomi. 

Ini adalah bentuk kedaulatan pangan berbasis komunal yang mandiri dan fungsional selama ribuan tahun.

Namun, Harari juga mengingatkan kita pada Revolusi Pertanian sekitar 10.000 tahun lalu. Harari menyebut babak sejarah ini sebagai "penipuan terbesar dalam sejarah. 

Alih-alih membuat hidup manusia lebih mudah, transisi dari berburu-pengumpul menjadi bertani dan beternak justru menjebak manusia dalam hirarki sosial yang menindas dan dominasi penuh atas spesies lain demi efisiensi produksi.

Kritik Harari ini menemukan wujud paling mengerikannya ketika negara memaksakan narasi "modernisasi" lewat Program Strategis Nasional (PSN) di Papua, seperti mega-proyek Food Estate (Lumbung Pangan) di Merauke atau proyek perluasan perkebunan tebu dan sawit skala raksasa. 

Atas nama ketahanan pangan nasional dan kemandirian energi, hutan adat yang menjadi habitat berburu dan ekosistem sagu ditebang secara mekanis. 

Sapiens modern yang memegang kendali regulasi mengubah fungsi alam menjadi sekadar komoditas industri. Dalam narasi pembangunan ini, babi dan sistem pangan lokal masyarakat Papua terpinggirkan dari rencana pembangunan ekonomi, dianggap "primitif", tidak efisien, dan digantikan oleh monokultur sawit, tebu, atau padi dalam skala besar yang dikuasai oleh korporasi.

Berebut Makan di Bawah Bayang-Bayang Proyek Strategis Nasional: Perspektif McMahon

Jika Harari memberikan kita fondasi makro-historis tentang bagaimana manusia memanipulasi narasi pangan, maka Paul McMahon dalam Berebut Makan menarik kita ke dalam realitas geopolitik kontemporer yang anarkis. 

McMahon memetakan bagaimana sistem pangan global modern tidak dirancang untuk memberi makan populasi dunia, melainkan untuk menghasilkan keuntungan bagi segelintir oligarki dan korporasi multinasional melalui konsesi lahan berskala raksasa.

Dalam ekosistem yang timpang ini, hubungan antara negara, pasar, dan masyarakat menjadi pesakitan. 

Negara kerap menggunakan kekuasaannya untuk mempermudah korporasi besar masuk dan menguasai jutaan hektar lahan rakyat atas nama "efisiensi" dan "kemandirian pangan". 

Namun pertanyaan krusial McMahon selalu bergaung: kemandirian pangan untuk siapa? Dan siapa yang akhirnya tersingkir dari meja makan?

Gambaran yang ditayangkan dalam dokumenter Pesta Babi menjadi sangat relevan ketika dikontekstualisasikan dengan jeritan masyarakat adat Papua di sekitar wilayah PSN. 

Ketika korporasi datang membawa buldoser untuk membuka lahan pertanian skala besar, yang terjadi bukanlah pengentasan kelaparan lokal, melainkan penghancuran kedaulatan pangan lokal. 

Peternak babi tradisional kehilangan wilayah jelajah ternaknya yang semula mengandalkan umbi-umbian di hutan. Hutan sagu yang menjadi sumber karbohidrat utama bertumpuk-tumpuk dihancurkan.

Sistem pangan modern yang dipaksakan lewat PSN di Papua menciptakan skenario eksklusi yang kejam. 

Korporasi yang disokong instrumen keamanan negara menguasai hulu hingga hilir sistem pangan. 

Rakyat Papua yang semula adalah subjek berdaulat atas pangan mereka sendiri, kini dipaksa menjadi penonton, buruh murah di tanah adatnya sendiri. 

Mereka teralienasi atas apa yang mereka tanam, apa yang mereka ternak, dan akhirnya, apa yang masuk ke mulut anak-anak mereka.

Genosida Gizi dan Ironi di Balik Angka Stunting

Ketika kita menjalin perspektif Harari dan McMahon untuk membaca realitas Papua dalam dokumenter Pesta Babi, kita akan menemukan sebuah ironi gizi yang menyayat hati sekaligus mengerikan. 

Papua adalah wilayah yang secara alamiah dikaruniai protein hutan dan kekayaan hayati yang luar biasa. 

Namun hari ini, provinsi-provinsi di Papua secara konsisten menduduki peringkat teratas dengan angka stunting dan gizi buruk tertinggi di Indonesia.

Sebagai seorang Nutrisionis, saya melihat fenomena ini bukan sebagai akibat dari kemalasan atau ketidaktahuan ibu-ibu Papua tentang kebutuhan gizi, melainkan sebagai bentuk "genosida gizi" yang struktural akibat bias pembangunan pangan yang "Jawa-sentris" dan "padi-sentris". 

PSN di Papua dirancang bukan untuk memahami isi piring orang Papua, melainkan untuk memenuhi ambisi pasokan pangan nasional di luar Papua atau komoditas ekspor pasar global.

Ketika hutan adat dikonversi menjadi perkebunan tebu atau sawit skala PSN, ekosistem lokal runtuh. 

Pasokan protein mandiri dari babi peliharaan rakyat dan hewan buruan menurun drastis karena hilangnya habitat pangan mereka. Akibatnya, masyarakat adat mengalami dislokasi konsumsi pangan. 

Mereka terpaksa beralih pada makanan instan berkualitas rendah, karbohidrat sederhana, mi instan, dan minuman manis pabrikan dari warung kelontong atau mart-mart yang sporadis.

Dampaknya adalah kemunculan Triple Burden of Malnutrition (Tiga BebanMalnutrisi) yang ekstrem. 

Di satu sisi, anak-anak Papua mengalami kekurangan gizi yang berujung pada tingginya angka stunting dan wasting, kekurangan mikronutrien karena babi mereka mati atau tidak lagi memiliki ruang hidup. 

Di sisi lain, penyakit metabolik seperti diabetes melitus tipe 2 dan obesitas mulai mengintai generasi muda Papua akibat pola makan tinggi gula dan karbohidrat rafinasi industri. Gizi, dalam konteks PSN di Papua, telah menjadi instrumen penindasan paling sunyi yang merusak kualitas genetik satu generasi.

Gizi Adalah Keadilan Sosial dan Hak Atas Tanah

Kesehatan manusia (gizi manusia) secara mutlak terikat pada kesehatan tanah dan kedaulatan budaya. 

Ketika negara mengasingkan babi dari sistem kebudayaan Papua melalui stigma-stigma modernitas atau restriksi ruang akibat pembangunan infrastruktur, negara sebenarnya sedang meruntuhkan sistem ketahanan kesehatan masyarakat yang paling tangguh.

 Memaksa masyarakat Papua mengonsumsi beras industri atau biskuit pabrikan sebagai intervensi stunting, sembari membiarkan tanah adat mereka dirampas untuk kepentingan kapital, adalah sebuah kemunafikan ilmiah.

Keadilan gizi (nutritional justice) menuntut kita untuk mengakui bahwa hak atas tanah adat, hak atas kelestarian hutan, dan hak untuk mempertahankan ternak lokal seperti babi adalah pilar utama dari kecukupan gizi yang berkelanjutan. 

Tanpa kedaulatan atas ruang hidup, intervensi gizi berbasis medis sedalam apa pun hanyalah sebatas menaruh plester pada luka menganga yang terus berdarah.

Mendekolonisasi Piring Papua: Menuju Masa Depan Sistem Pangan Indonesia

Menonton Pesta Babi karya Dandhy Laksono, dengan bayang-bayang ekspansi PSN di Papua, seharusnya memicu dekonstruksi total dan radikal terhadap arah kebijakan pembangunan nasional. 

Kita tidak bisa terus-menerus menutup mata atas fakta bahwa pemenuhan ego ketahanan pangan di satu wilayah dibayar dengan hancurnya peradaban pangan dan status gizi masyarakat adat di wilayah lain.

Indonesia harus segera mendekolonisasi sistem pangan nasional. Jalur utamanya adalah menghentikan pendekatan korporatisasi agraria skala besar berbasis PSN di Papua yang destruktif terhadap lingkungan dan manusia. 

Kita harus beralih dari konsep "Ketahanan Pangan" (Food Security) yang hanya menghitung volume ketersediaan komoditas di pasar, menuju "Kedaulatan Pangan" (Food Sovereignty) yang menjamin hak masyarakat adat untuk menentukan sendiri sistem pertanian, peternakan, dan konsumsi mereka sesuai dengan ekologi lokal mereka.

Pemerintah harus mendefinisikan ulang makna "Lumbung Pangan". 

Lumbung pangan sejati di Papua bukanlah hamparan sawah atau kebun tebu monokultur milik korporasi, melainkan hutan adat yang lestari, dusun sagu yang terjaga, dan peternakan babi rakyat yang berkembang secara berdaulat tanpa cengkeraman monopoli pakan industri. 

Kebijakan penurunan stunting di Papua harus berbasis pada revitalisasi pangan lokal, bukan pada pengadaan pangan olahan pabrik yang memperkaya segelintir pengusaha logistik.

Pada akhirnya, sepotong daging babi dalam sebuah upacara bakar batu di Papua, atau sekerat umbi yang dibakar di atas bara api, bukan sekadar urusan domestik pengisi perut kosong. Ia adalah manifesto politik pertahanan hidup sebuah peradaban. 

Jika kita terus membiarkan ambisi pembangunan menggilas sistem pangan lokal ini, kita tidak hanya sedang menyaksikan kepunahan sebuah tradisi kultural, tetapi kita sedang melegitimasi runtuhnya masa depan kemanusiaan atas nama keserakahan ekonomi. 

Sudah saatnya kita merebut kembali piring kita dari dikte kekuasaan dan korporasi, demi tegaknya keadilan pangan yang sejati di seluruh pelosok Nusantara. (*)