Transfer Besar Kemandirian Kecil, Membaca Paradoks Fiskal Sulawesi Barat

Oleh: Jeffriansyah DSA

Lokal Expert Ekonomi dan Fiskal Mitra Kerja Kementerian Keuangan Sulawesi Barat.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Mamuju.

Sumber Data : Data Asset and Liability Committee (ALCo) Regional Sulawesi Barat per 28 Februari 2026

TRIBUN-SULBAR.COM- Apakah aliran dana besar dari pemerintah pusat otomatis membuat daerah menjadi mandiri secara ekonomi?

Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika kita melihat dinamika fiskal dan ekonomi daerah di berbagai wilayah Indonesia. Selama lebih dari dua dekade pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemerintah pusat terus meningkatkan transfer anggaran kepada daerah.

Melalui berbagai instrumen seperti Dana Alokasi Umum (DAU) , Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa hingga belanja kementerian dan lembaga, negara mengalirkan sumber daya fiskal dalam jumlah yang sangat besar ke daerah.

Tujuannya jelas yaitu mempercepat pembangunan daerah, memperkecil kesenjangan antarwilayah dan memperkuat kemandirian ekonomi lokal. Namun kenyataan di lapangan sering menunjukkan dinamika yang lebih kompleks. Salah satu gambaran menarik dapat dilihat dari Laporan Asset and Liability Committee (ALCo) Regional Sulawesi Barat hingga Februari 2026 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Barat. Laporan ini memberikan potret mengenai bagaimana kebijakan fiskal pemerintah pusat berinteraksi dengan dinamika ekonomi regional.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Belanja pemerintah pusat yang disalurkan melalui berbagai program pembangunan tetap menjadi salah satu sumber utama pergerakan ekonomi di Sulawesi Barat. Laporan yang sama juga menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah masih menghadapi tantangan yang tidak kecil terutama dalam hal kemandirian fiskal dan transformasi ekonomi. Di sinilah paradoks fiskal daerah mulai terlihat.

APBN sebagai Penopang Ekonomi Daerah

Laporan ALCo Regional Sulawesi Barat memuat dinamika pelaksanaan APBN di daerah menjadi salah satu indikator penting untuk membaca arah perekonomian regional. Hingga Februari 2026 realisasi belanja pemerintah pusat di wilayah Sulawesi Barat menunjukkan bahwa APBN tetap berperan sebagai stimulus utama bagi aktivitas ekonomi daerah. Belanja pemerintah tidak hanya terkait dengan pembangunan infrastruktur tetapi juga mencakup berbagai program sosial, pemberdayaan masyarakat serta dukungan terhadap sektor-sektor produktif.

Peran ini menjadi sangat penting terutama di daerah dengan basis ekonomi yang masih berkembang. Kondisi di mana investasi swasta belum tumbuh secara optimal maka belanja pemerintah sering kali menjadi motor awal yang menggerakkan aktivitas ekonomi lokal.

Perspektif ekonomi regional melihat fenomena ini sebenarnya tidak mengejutkan. Banyak daerah berkembang di Indonesia masih sangat bergantung pada stimulus fiskal pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Namun ketergantungan yang terlalu besar terhadap belanja pemerintah juga menyimpan risiko. Jika aktivitas ekonomi terlalu bergantung pada belanja publik maka ketika terjadi perlambatan belanja pemerintah maka perekonomian daerah juga berpotensi ikut melambat.

Konsumsi Rumah Tangga sebagai Motor Pertumbuhan

Laporan ALCo terbaru adalah penggunaan pendekatan struktur permintaan agregat dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi daerah. Pendekatan ini mencoba melihat sumber pertumbuhan ekonomi melalui komponen utama permintaan yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah serta ekspor dan impor.

Jika kita menganalisa maka kita dapat menyimpulkan  bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar dalam pembentukan aktivitas ekonomi di Sulawesi Barat. Pertumbuhan ekonomi daerah masih sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat untuk melakukan konsumsi.