Anak Tidak Sekolah di Sulawesi Barat: Alarm Serius Pembangunan SDM

Oleh Adi Arwan Alimin
(Institut Hasan Sulur Sulawesi Barat - adiarwan@ihs.ac.id) 

Di tengah semangat membangun sumber daya manusia (SDM) unggul dan berkarakter, Indonesia masih menyimpan persoalan mendasar yang kerap luput dari perhatian: Anak Tidak Sekolah (ATS). 

Fenomena ini bukan hanya masalah pendidikan, melainkan persoalan pembangunan manusia yang menentukan arah masa depan bangsa.

Di Sulawesi Barat, sebagai contoh faktual hari ini, ATS menjadi alarm serius yang perlu dibaca secara jujur dan ditangani secara sistemik.

ATS mencakup anak usia 5–18 tahun yang belum pernah sekolah, putus sekolah, atau lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan.

Baca juga: 12.070 Anak Tidak Sekolah Kabupaten Polman, Terbanyak di Campalagian

Data terbaru di Sulawesi Barat menunjukkan 35.916 anak berada di luar sistem pendidikan, terdiri dari 18.120 anak belum pernah sekolah, 8.295 anak putus sekolah, dan 9.501 anak lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan.

Angka ini cukup untuk menyadarkan kita bahwa pendidikan belum sepenuhnya menyentuh sebagai hak dasar bagi semua anak.

Masalah ini semakin terang jika dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2025.

Pada jenjang SD, APS Sulbar tergolong tinggi, mencapai 95,99 persen. Namun angka tersebut menurun drastis di jenjang SMP menjadi 75,49 persen, dan semakin merosot di SMA/SMK hingga 60,88 persen.

Artinya, hampir empat dari sepuluh remaja usia SMA di Sulawesi Barat tidak lagi berada di bangku sekolah.

Penurunan APS yang tajam ini menunjukkan bahwa tantangan utama pendidikan di Sulbar bukan semata akses masuk sekolah dasar, melainkan kegagalan sistem dalam menjaga keberlanjutan pendidikan hingga menengah.

Bahkan pada jenjang SD yang selama ini dianggap relatif aman, tercatat 8.372 anak putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan per Februari 2026.

Fakta ini menegaskan bahwa pendidikan dasar pun belum sepenuhnya kebal dari risiko ATS.

Lalu, mengapa anak-anak keluar dari sekolah?

Faktor ekonomi masih menjadi penyebab dominan. Meski pendidikan dasar digratiskan, biaya tidak langsung seperti transportasi, seragam, dan konsumsi tetap menjadi beban keluarga miskin.

Banyak anak akhirnya bekerja membantu orang tua, terutama di sektor informal. Selain itu, rendahnya literasi pendidikan orang tua membuat sekolah dianggap cukup sampai anak bisa membaca dan berhitung.