SEJARAH dan Makna Peringatan Hari Hak Asasi Manusia

Masalah lain adalah perampasan sumber penghidupan masyarakat, terutama di proyek-proyek berlabel Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kerusakan lingkungan akibat proyek ini memicu bencana seperti banjir dan longsor di mana-mana. 

Izin pengelolaan pertambangan dan perkebunan kerap dikeluarkan tanpa partisipasi masyarakat.

"Aspirasi masyarakat dikesampingkan demi investasi," pungkas pengacara publik dari LBH Makassar itu.

Akademisi Unsulbar: Implementasi Kebijakan HAM Lemah

Jelang peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) pada 10 Desember, Akademisi Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) Mutmainnah Syam, menyoroti lemahnya implementari kebijakan HAM di Indonesia.

Ia mengungkapkan, kasus-kasus pelanggaran HAM oleh aparat, kriminalisasi aktivis, pembatasan kebebasan berekspresi, dan konflik agraria, muncul, berulang-ulang.

"Ini menjadi indikator implementasi kebijakan HAM yang sangat jauh dari harapan," kata dosen Ilmu Hukum, Fakultas Sospolhum Unsulbar itu kepada Tribun-Sulbar.com, Selasa (9/12/2025).

Menurut Mutmainnah, di momentum Hari HAM 2025, prioritas utama yang harus dilakukan negara adalah reformasi sektor keamanan.

Penggunaan kekuatan berlebihan, kriminalisasi aktivis, dan penyalahgunaan kewenangan, bentuk nyata pelanggaran HAM.

"Ini harus menjadi fokus perbaikan," ujar mantan Ketua Fatayat NU Kota Makassar itu.

Ia juga menyoroti banyaknya aktor negara terlibat dalam pelanggaran HAM, menyebabkan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sulit diselesaikan.

Oleh karena itu, menurutnya, masyarakat perlu diedukasi,  agar konsisten menekan pemerintah menyelesaikan masalah tersebut, sehingga isu HAM tidak hanya muncul pada momentum tertentu. 

"Sekarang masyarakat potensial sekali bersuara dan didengarkan, saya kira butuh konsistensi untuk terus mendesak agar pemerintah tergerak menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu," pungkasnya.(*)