SEJARAH dan Makna Peringatan Hari Hak Asasi Manusia

Ringkasan Berita:

• Hari HAM diperingati setiap 10 Desember sejak PBB mengesahkan DUHAM pada 1948.
• Aktivis menilai penegakan HAM di Indonesia merosot, termasuk masuknya militer ke ranah sipil dan kriminalisasi aktivis.
• Akademisi Unsulbar soroti lemahnya implementasi kebijakan HAM dan dorong reformasi sektor keamanan.

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Setiap tanggal 10 Desember, masyarakat dunia memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM).

Peringatan ini menjadi momentum untuk mengingat kembali pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, maupun latar belakang sosial.

Sejarah Penetapan Hari HAM

Hari Hak Asasi Manusia ditetapkan berdasarkan keputusan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948.

Pada tanggal tersebut, PBB mengesahkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau Universal Declaration of Human Rights (UDHR).

Baca juga: Catatan Kritis Jelang Hari Antikorupsi dan HAM: Independensi KPK Turun, HAM Merosot

DUHAM disusun sebagai respons atas pelanggaran kemanusiaan yang terjadi selama Perang Dunia II.

Dokumen ini memuat 30 pasal yang menegaskan hak-hak dasar manusia, termasuk hak hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak mendapat pendidikan, dan perlindungan dari diskriminasi.

Sejak saat itu, 10 Desember ditetapkan sebagai Hari HAM sedunia dan diperingati oleh berbagai negara, termasuk Indonesia.

Tujuan dan Makna Peringatan Hari HAM

Peringatan Hari HAM memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

Meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya menghormati hak-hak dasar manusia.

Mendorong pemerintah dan lembaga internasional untuk memperkuat kebijakan perlindungan HAM.

Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam upaya pencegahan pelanggaran HAM.

Menghadirkan refleksi global, bahwa pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab bersama.

Bagi Indonesia, peringatan Hari HAM juga menjadi evaluasi atas penegakan HAM nasional, sekaligus dorongan untuk memperbaiki layanan publik, perlindungan kelompok rentan, dan memastikan setiap warga memperoleh hak yang sama di hadapan hukum.

Peringatan di Tingkat Global dan Nasional

Setiap tahun, PBB mengangkat tema tertentu untuk memperkuat pesan HAM sesuai isu global.

Di berbagai negara, peringatan dilakukan melalui seminar, kampanye publik, pameran, hingga kegiatan edukasi di sekolah dan kampus.

Di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM biasa menggelar rangkaian acara seperti dialog HAM, pemberian penghargaan, serta peluncuran program yang berkaitan dengan peningkatan layanan hak dasar masyarakat.

Harapan dan Tantangan

Meski DUHAM telah berusia lebih dari tujuh dekade, berbagai tantangan masih muncul, seperti diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan berbasis gender, serta ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan.

Melalui peringatan Hari HAM, diharapkan seluruh pihak, pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan warga, dapat memperkuat komitmen untuk mewujudkan masyarakat yang adil, aman, dan beradab.

Aktivis Soroti Militer Makin Dalam Masuki Ruang Sipil

Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) setiap 10 Desember seharusnya lebih dari seremoni tahunan.

Aktivis HAM dan Demokrasi, Ady Anugrah Pratama, menilai momen ini perlu dijadikan refleksi kritis terhadap kondisi penegakan HAM di Indonesia.

Menurut Ady, perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM di Indonesia mengalami kemunduran cukup serius.

Di ranah hak sipil-politik, terjadi penyempitan kebebasan berpendapat, termasuk penangkapan ratusan orang pasca-demo Agustus 2025.

Kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan juga semakin marak. 

“Militer semakin dalam memasuki ruang sipil, ini bertentangan dengan supremasi sipil yang penting dalam negara demokratis,” ujarnya.

Masalah lain adalah perampasan sumber penghidupan masyarakat, terutama di proyek-proyek berlabel Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kerusakan lingkungan akibat proyek ini memicu bencana seperti banjir dan longsor di mana-mana. 

Izin pengelolaan pertambangan dan perkebunan kerap dikeluarkan tanpa partisipasi masyarakat.

"Aspirasi masyarakat dikesampingkan demi investasi," pungkas pengacara publik dari LBH Makassar itu.

Akademisi Unsulbar: Implementasi Kebijakan HAM Lemah

Jelang peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) pada 10 Desember, Akademisi Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) Mutmainnah Syam, menyoroti lemahnya implementari kebijakan HAM di Indonesia.

Ia mengungkapkan, kasus-kasus pelanggaran HAM oleh aparat, kriminalisasi aktivis, pembatasan kebebasan berekspresi, dan konflik agraria, muncul, berulang-ulang.

"Ini menjadi indikator implementasi kebijakan HAM yang sangat jauh dari harapan," kata dosen Ilmu Hukum, Fakultas Sospolhum Unsulbar itu kepada Tribun-Sulbar.com, Selasa (9/12/2025).

Menurut Mutmainnah, di momentum Hari HAM 2025, prioritas utama yang harus dilakukan negara adalah reformasi sektor keamanan.

Penggunaan kekuatan berlebihan, kriminalisasi aktivis, dan penyalahgunaan kewenangan, bentuk nyata pelanggaran HAM.

"Ini harus menjadi fokus perbaikan," ujar mantan Ketua Fatayat NU Kota Makassar itu.

Ia juga menyoroti banyaknya aktor negara terlibat dalam pelanggaran HAM, menyebabkan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sulit diselesaikan.

Oleh karena itu, menurutnya, masyarakat perlu diedukasi,  agar konsisten menekan pemerintah menyelesaikan masalah tersebut, sehingga isu HAM tidak hanya muncul pada momentum tertentu. 

"Sekarang masyarakat potensial sekali bersuara dan didengarkan, saya kira butuh konsistensi untuk terus mendesak agar pemerintah tergerak menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu," pungkasnya.(*)