Hasil Rapat Syuriah PBNU: Hanya Dua Pilihan Gus Yahya, Mundur atau Diberhentikan

Kontribusi Gus Yahya di NU berlangsung panjang. 

Ia menjadi Katib ‘Aam PBNU pada 2015–2020, sebelum memperoleh mandat memimpin PBNU melalui Muktamar ke-34 di Lampung. 

Ia menggantikan Prof KH Said Aqil Siroj yang menjabat selama dua periode.

Di bawah kepemimpinannya, NU diarahkan memperkuat diplomasi agama, rekonsiliasi sosial, serta agenda peradaban.

Peran di Politik dan Pemerintahan

Gus Yahya berpengalaman dalam pemerintahan sejak muda. Ia pernah menjadi juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). 

Pada 31 Mei 2018, Presiden Joko Widodo melantiknya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Peran internasional Gus Yahya mencolok dalam isu perdamaian dan dialog antaragama. Pada 2014, ia turut mendirikan lembaga keagamaan Bait ar-Rahmah di California, Amerika Serikat, yang fokus pada studi Islam rahmatan lil alamin.

Ia juga terlibat sebagai tenaga ahli dalam Dewan Eksekutif Agama-Agama Amerika Serikat–Indonesia, sebuah kerja sama bilateral yang ditandatangani Presiden Barack Obama dan Presiden Jokowi pada 2015.

Gus Yahya kerap mewakili GP Ansor dan PKB dalam jejaring politik internasional seperti Centrist Democrat International (CDI) dan European People’s Party (EPP).

Gus Yahya beberapa kali tampil sebagai pembicara utama di forum global. Pada Juni 2018, ia berbicara dalam forum American Jewish Committee (AJC) di Israel.

Ia menawarkan konsep rahmah sebagai solusi atas konflik keagamaan dunia dan mendorong pemahaman agama yang damai.

Pada Juli 2021, ia kembali mendapat apresiasi dunia melalui penampilan kuncinya di International Religious Freedom (IRF) Summit di Washington, DC.

Dalam pidatonya bertajuk “The Rising Tide of Religious Nationalism”, ia menjelaskan dinamika bangsa-bangsa yang menghadapi ancaman budaya dan memunculkan gelombang nasionalisme religius.

Ia mengingatkan, situasi tersebut berpotensi memicu konflik global bila tidak dikelola dengan bijak.

Dalam berbagai forum, Gus Yahya konsisten menyuarakan diplomasi moral dan dialog lintasagama.

Ia menegaskan, dunia membutuhkan mekanisme baru untuk meredam persaingan nilai dan mencegah munculnya kekerasan atas nama identitas.(*)