Menkeu Purbaya Tolak Pembayaran Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dibebankan ke APBN

 TRIBUN-SULBAR.COM- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dibebankan pada APBN.

Hal ini merespons opsi yang disampaikan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah.

"Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi kalau ini kan KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri," ujar Purbaya saat Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Baca juga: Bupati Arsal Minta Lapangan Tembak Lalla Tassisara Dimanfaatkan Atlet Perbakin dan Kepolisian

Baca juga: Mengenal Lebih Dekat Bahaya Tawon Vespa Affinis yang Bisa Membahayakan Manusia

Terlebih menurut Purbaya, Danantara dalam satu tahun mengantongi sebesar Rp 80 triliun dari dividen.

Sehingga sepatutnya bisa teratasi tanpa harus pembiayaan dari pemerintah.

"Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government," tegas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, utang kereta cepat ini bentuknya business to business.

Artinya tidak ada utang pemerintah.

"Tidak ada utang pemerintah, karena dilakukan oleh badan usaha, konsorsium badan usaha Indonesia dan China, di mana konsorsium Indonesianya dimiliki oleh PT KAI," tegas Suminto.

Sebagai catatan, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang mulai beroperasi resmi pada 2 Oktober 2023 mengalami peningkatan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 19,54 triliun.

Untuk menutupi kenaikan biaya tersebut, proyek ini mendapatkan pinjaman dari China Development Bank (CDB) senilai 230,99 juta dolar AS dan 1,54 miliar renminbi, dengan total setara Rp 6,98 triliun.

Pemerintah tengah mencari skema terbaik untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh Jakarta-Bandung tanpa memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah rapat di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.

"Beberapa waktu yang lalu sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar," ungkap Prasetyo Hadi.

Ia mengatakan, kereta cepat Whoosh kini menjadi salah satu moda transportasi yang sangat membantu mobilitas Jakarta-Bandung.