Catatan Kritis Jelang Hari Antikorupsi dan HAM: Independensi KPK Turun, HAM Merosot

Oleh: Irfan
Ketua Pimpinan Kota FPPI Mamuju, Sulawesi Barat

MENJELANG peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (9 Desember) dan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia (10 Desember) Indonesia kembali dihadapkan pada dua isu urgensi yang saling berkaitan yaitu korupsi dan pelanggaran HAM

Keduanya merupakan indikator utama kesehatan demokrasi sekaligus tolak ukur keberpihakan negara terhadap rakyat 

Secara umum, komitmen pemerintah dalam penguatan lembaga pemberantasan korupsi masih menunjukkan kecenderungan yang ambigu.

Di satu sisi, pemerintah terus mendorong digitalisasi layanan publik, transparansi anggaran, dan peningkatan koordinasi antar lembaga pengawasan.

Baca juga: Pemberantasan Korupsi Hanya Lantang di Podium Pidato, Nihil dalam Tindakan

Upaya ini jelas memberi dampak positif meskipun hanya sedikit dari banyaknya masalah yang telah membudaya dalam mencegah praktik korupsi administratif di level birokrasi 

Namun, di sisi lain komitmen tersebut belum diikuti dengan tindakan yang memperkuat independensi lembaga kunci, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Revisi sejumlah regulasi, birokratisasi internal, serta berkurangnya kewenangan strategis telah mengurangi daya gigit lembaga yang selama dua dekade menjadi ikon perang melawan korupsi di Indonesia.

Selain itu, penanganan kasus korupsi besar yang melibatkan aktor politik atau elite negara sering kali berjalan lambat atau tidak tuntas

Dengan demikian, pemberantasan korupsi membutuhkan political will yang lebih tegas dengan mengembalikan independensi lembaga antikorupsi, memperkuat penegakan hukum tanpa pandang bulu, dan memperluas sistem pencegahan berbasis teknologi menjadi agenda prioritas untuk memastikan korupsi tidak terus menggerogoti sendi negara yang mengakibatkan makin tidak sejahteranya rakyat sampai ketingkat lokal seperti di Sulawesi Barat.

Banyak kasus kasus yang mandek akibat kurangnya integritas aparat penegak hukum dalam menyelesaikan masalah korupsi di Sulawesi Barat

Lalu, di Aspek HAM secara keseluruhan masih jalan di tempat atau bahkan mengalami kemunduran, Ruang kebebasan sipil masih menghadapi penyempitan, terutama melalui kriminalisasi ekspresi dan pembatasan kebebasan berpendapat.

Konflik agraria dan sengketa sumber daya terus memunculkan kekerasan yang melibatkan aparat.

Selain itu, kasus penyiksaan, kekerasan institusional, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas belum mendapatkan penanganan yang transparan dan akuntabel

Kondisi ini menunjukkan bahwa penghormatan HAM di Indonesia belum menjadi arus utama dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan publik.