Catatan Kritis Jelang Hari Antikorupsi dan HAM: Independensi KPK Turun, HAM Merosot

Negara lebih sigap dalam aspek administratif, namun masih lemah dalam menindak pelanggaran yang melibatkan aktor-aktor elite yang kuat

Kesulitan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu merupakan akumulasi dari faktor politik, hukum, dan kelembagaan.

Banyak aktor yang dianggap terlibat masih memiliki pengaruh politik dan sosial, sehingga menghambat keberanian Negara dalam membuka proses hukum secara menyeluruh.

Di sisi lain, kerangka hukum yang ada membutuhkan standar pembuktian tinggi dan sering memunculkan perbedaan tafsir antara kelembagaan Negara yang mengatasi soal hak asasi manusia

Selain itu minimnya perlindungan terhadap korban dan saksi, kurangnya rekonsiliasi nasional, serta ketiadaan proses hukum yang konsisten memperkuat budaya impunitas.

Akibatnya, penyelesaian kasus HAM masa lalu kerap berputar di ruang politik, bukan ruang keadilan

Momentum peringatan Hari Anti Korupsi dan Hari HAM Sedunia tahun 2025 seharusnya menjadi pengingat bahwa korupsi dan pelanggaran HAM adalah dua sisi dari kegagalan tata kelola negara

Pemberantasan korupsi yang kuat akan memperkuat demokrasi dan penegakan HAM.

Sementara penghormatan HAM akan memastikan upaya antikorupsi berjalan dengan legitimasi dan keberpihakan pada rakyat dari Nasional maupun di lokal Sulbar

Karena tantangan Indonesia bukan sekadar merumuskan kebijakan, tetapi memastikan keberanian politik untuk menegakkan keadilan, membuka ruang kebebasan, dan melindungi warga dari penyalahgunaan kekuasaan, tanpa itu semua, demokrasi hanya akan menjadi slogan tanpa substansi.(*)