Bapperida Sulbar Pastikan Pelaporan Aksi HAM Tepat Waktu di Mamuju

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat kembali menegaskan perannya sebagai motor penguatan tata kelola pemerintahan.

Kali ini, peran tersebut diwujudkan melalui pendampingan intensif pada pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia (HAM).

Komitmen ini ditegaskan dalam kegiatan Evaluasi Pelaporan Aksi HAM B.08 dan Persiapan Pelaporan Aksi HAM B.12 Tahun 2025 yang digelar Jumat, 21 November 2025, di Hotel Maleo Mamuju.

Baca juga: Posyandu Asoka Raih Penghargaan Menkes, Bapperida Sulbar Dorong Pembiayaan Posyandu Era Baru

Baca juga: Lowongan Kerja Terbaru untuk Tamatan SMA Sederajat, D3 hingga S2

Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Masita Pratiwi Husni, mewakili Plt. Kepala Bapperida, Muh. Darwis Damir, hadir sebagai pendamping teknis utama pelaporan Aksi HAM B.12.

Kehadiran Bapperida Sulbar ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas perangkat daerah agar pelaporan Aksi HAM dapat dilakukan sesuai ketentuan, tepat waktu, dan semakin berkualitas.

Langkah ini sekaligus selaras dengan Misi Kelima Panca Daya Sulawesi Barat, arah kebijakan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu: memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta memastikan pelayanan dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan.

HAM Bukan Sekadar Target Administratif

Masita Pratiwi Husni menyampaikan bahwa dalam sambutan pembuka kegiatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM (Kanwil Kemenham) Sulbar, I Gde Sandi Gunasti, menekankan sejumlah poin penting.

Kanwil Kemenham Sulbar menegaskan komitmennya mendukung peningkatan kualitas Aksi HAM.

“Kepala Kanwil juga mengingatkan para peserta bahwa Aksi HAM tidak boleh dipandang sekadar sebagai pemenuhan target administratif. Lebih dari itu, Aksi HAM merupakan upaya konkret pemerintah untuk memastikan kelompok rentan memperoleh akses layanan dan perlindungan hak-haknya,” jelas Masita.

Ia menambahkan, Kepala Kanwil juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk memperkuat sinergi, menyelesaikan berbagai kendala pelaporan secara bersama, serta meningkatkan inovasi agar pelaksanaan Aksi HAM di daerah semakin efektif.

Fokus Pembahasan Capaian dan Strategi

Forum ini juga fokus membahas capaian RAN HAM B.08, berbagai kendala yang dihadapi perangkat daerah dalam pelaksanaannya, serta penyusunan strategi pelaporan RAN HAM B.12 baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kanwil Kemenham Sulbar, Fahrizal Jasin, dan diikuti oleh berbagai perangkat daerah provinsi, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PPPA, Biro Hukum, hingga Bapperida dari tingkat kabupaten se-Sulawesi Barat.

Melalui keikutsertaan aktif dalam forum ini, Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir, menegaskan komitmennya bahwa Bapperida tidak hanya mengawal program pembangunan, tetapi juga memastikan pemenuhan HAM menjadi bagian integral dari tata kelola pemerintahan di Sulawesi Barat.(*)