Bapperida Sulbar Ikuti Rakor MCP KPK 2025, Bahas Strategi Kejar Target Pencegahan Korupsi

TRIBUN-SULBAR.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggeber upaya percepatan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2025.

Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring MCP digelar di Ruang Teater Lantai 2 Kantor Gubernur pada Kamis (20/11/2025) untuk mengoptimalkan kinerja pencegahan korupsi di lingkup Pemprov Sulbar.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Junda Maulana, dan dihadiri oleh Plt. Kepala Bapperida, Darwis, serta Direktur Pencegahan Wilayah Sulawesi beserta tim Korsupgah KPK, dan Kepala OPD terkait.

Kejar Target Panca Daya

Menurut Darwis, MCP merupakan alat monitoring KPK untuk mengukur capaian kinerja Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) di seluruh pemerintah daerah. 

Program ini mencakup delapan area intervensi utama, yaitu: perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayananan publik, manajemen ASN, pengelolaan BMD, optimalisasi pajak daerah, dan Penguatan APIP.

Baca juga: BLT Kesra Cair, Ini Cara Cek Nama Lewat HP di Situs Kemensos, Apakah Anda Terdaftar ?

Baca juga: Lowongan Kerja Terbaru Astra International: Buka 192 Posisi, Fresh Graduate Bisa Melamar

"Rakor ini kita lakukan untuk optimalkan capaian MCP. Saat ini capaian Pemerintah Sulbar berada di angka 68,6 persen," ungkap Darwis.

Angka tersebut masih jauh dari target yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Panca Daya, yakni sebesar 78 persen untuk tahun 2025.
Dalam rakor tersebut, Sekda Junda Maulana terlebih dahulu melaporkan capaian MCP sementara KPK. Selanjutnya, Direktur Pencegahan wilayah Sulawesi, Bapak Andi, menjelaskan progres Capaian MCP dan Survei Penilaian Integritas (SPI).

Junda Maulana menegaskan, evaluasi akan segera dilakukan terhadap semua indikator dan permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah (PD) terkait, serta mencari peluang penyelesaian untuk mempercepat target.

Ia memberikan instruksi tegas agar seluruh OPD yang terkait dengan delapan area intervensi segera bertindak.

"Saya harap kepada seluruh OPD terkait di 8 (Delapan) area intervensi segera cepat lengkapi data dukungnya dan segera sampaikan ke Inspektorat," tegas Junda.

Instruksi ini bertujuan agar target MCP yang telah ditetapkan oleh Pemprov Sulbar dapat tercapai dan meningkat di akhir tahun 2025.(*)