Wagub Sulbar Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas, Harap KI Award Tak Hanya Jadi Seremoni

Ringkasan Berita:

• Wagub Sulbar Salim S Mengga menegaskan KI Award harus mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, bukan sekadar seremoni.
• Ia meminta badan publik lebih responsif, kreatif, dan konsisten menyediakan informasi yang mudah diakses.
• Pemprov Sulbar mendukung penguatan sistem keterbukaan informasi, peningkatan kapasitas PPID, dan layanan digital yang inklusif.

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Wakil Gubernur Sulbar Salim S Mengga menghadiri Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Award 2025 Komisi Informasi (KI) Sulbar di Mall Matos Mamuju, Jumat (21/11/2025).

Acara ini merupakan hasil monitoring dan evaluasi implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kegiatan tersebut sejalan dengan visi Gubernur Suhardi Duka dan Wagub Salim S Mengga untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif.

Baca juga: Gubernur Sulbar Ingatkan Pentingnya Bela Negara ke 300 Pelajar Peserta Persami di Korem 142 Tatag

Dalam sambutannya, Salim menegaskan penghargaan ini tidak boleh hanya menjadi seremoni tahunan.

“Keterbukaan informasi harus melahirkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah yang terbuka akan meningkatkan kepercayaan publik, memperbaiki kualitas layanan, dan mempercepat pembangunan.

Ia menekankan pentingnya membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui, mengawasi, dan terlibat dalam proses pemerintahan.

Meski begitu, ia mengingatkan keterbukaan tetap memiliki batas etika.

“Kalau bekerja dengan jujur, tidak perlu takut pada keterbukaan,” katanya.

Salim berharap seluruh badan publik di Sulbar makin responsif, kreatif, dan konsisten dalam menyediakan informasi yang mudah diakses.

“Keterbukaan informasi harus menjadi budaya kerja, bukan hanya kewajiban moral,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, ia juga mengapresiasi Komisi Informasi Sulbar atas konsistensinya melakukan Monev setiap tahun.

Ia memberikan penghargaan kepada badan publik provinsi, kabupaten, dan instansi vertikal yang terus meningkatkan standar keterbukaan informasi.

“Pemprov Sulbar mendukung penuh penguatan sistem keterbukaan informasi, kapasitas PPID, dan layanan cepat yang inklusif,” tutup Salim. (*)