Demo Refleksi Setahun Prabowo–Gibran, PMII Mamuju Suarakan 18 Tuntutan, Termasuk Pemakzulan Wapres

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Ratusan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju aksi demonstrasi di Simpang Lima Kali Mamuju, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa (21/10/2025).

Aksi bertajuk “PMII Menggugat, Evaluasi Total Rezim Prabowo–Gibran” ini digelar dalam rangka refleksi satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Selain berorasi menyampaikan pendapat, para demonstran juga melakukan aksi teatrikal dengan mencoret tubuh menggunakan tulisan bertemakan “PMII Menggugat, Evaluasi Total Rezim Prabowo–Gibran”.

Baca juga: Catatan Kritis Aktivis HAM dan Demokrasi Jelang Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum PMII Mamuju, Refli Sakti Sanjaya, bersama Sekretaris Umum, Ongki Prayudi. Massa aksi melakukan long march dari Sekretariat PMII Mamuju menuju titik aksi di Bundaran Simpang Lima Kali Mamuju sambil mengibarkan bendera PMII dan menyerukan berbagai tuntutan.

Refli mengatakan, aksi ini merupakan bentuk refleksi dan evaluasi terhadap satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran yang dinilai belum menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil.

Sakti menegaskan, beberapa kebijakan rezim Prabowo-Gibran justru memunculkan masalah baru, memperlihatkan ketimpangan, bahkan menurunkan kualitas demokrasi.

"Salah satunya program MBG yang masih sering bermasalah di lapangan karena kami anggap bahwa pemerintah pusat tidak siap dari segi infrastruktur, distribusi, hingga pengawasan anggaran sehingga harus dilakukan evaluasi secara total," pungkas Sakti.

PMII Mamuju juga menyoroti aroma-aroma dwifungsi TNI-POLRI semakin hari justru semakin terang-terangan di rezim Prabowo-Gibran. 

Padahal publik mendesak agar militer ditarik sesegera mungkin dari ranah sipil dan segera wujudkan reformasi total institusi Polri.

"Selalu diteriakkan dengan lantang di sudut-sudut jalan. Bahkan di depan kantor pemerintah dan DPR, tapi sampai hari ini tak kunjung mendapat respon baik," tegasnya.

Nasib RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Hukum Adat tak kunjung disahkan sampai saat ini tak luput dari sorotan dalam aksi PMII Mamuju.

"Tindakan represif aparat bahkan kriminalisasi terhadap gerakan mahasiswa, pejuang lingkungan, hingga masyarakat adat justru semakin marak terjadi di rezim ini. Kami menilai rezim saat ini hanya berganti wajah tapi wataknya sama saja seperti sebelumnya. Olehnya itu, kami menyampaikan 18 tuntutan," tuturnya.

Berikut tuntutan Aksi PMII Mamuju Menggugat:

1. BEBASKAN TANPA SYARAT 11 WARGA ADAT MABA SANGAJI SERTA SELURUH TAHANAN POLITIK DARI GERAKAN RAKYAT DI BERBAGAI WILAYAH DI INDONESIA.

2. HENTIKAN SENTRALISASI ANGGARAN DI PEMERINTAH PUSAT SERTA OPTIMALISASI KEBIJAKAN TKD DEMI TEGAKNYA OTONOMI DAERAH SECARA TOTAL.