Catatan Kritis Aktivis HAM dan Demokrasi Jelang Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Pengacara publik sekaligus aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi, Ady Anugrah Pratama, menyuarakan sejumlah catatan kritis menjelang satu tahun pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.

Pemerintahan Prabowo-Gibran, atau Kabinet Merah Putih, akan genap setahun pada 20 Oktober 2025.

Ady menyebut, salah satu catatan penting dari kepemimpinan setahun ini adalah rendahnya komitmen terhadap pemajuan demokrasi, penegakan hukum, dan perlindungan HAM.

Baca juga: Warga Tubo Majene Tolak Tambang Pasir, Aktivis HAM Ingatkan Pemerintah soal Hak Prosedural

“Kebebasan berpikir, berpendapat, dan menyampaikan pendapat semakin menyempit,” ujar alumnus Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI).

Ia mencontohkan penangkapan ratusan mahasiswa dan aktivis oleh aparat kepolisian saat menyampaikan pendapat di muka umum.

"Itu salah satu contoh aktualnya," tegas Cappa sapaan akrab Ady Anugrah Pratama.

Menurutnya, mereka yang berpikir kritis justru dikriminalisasi dan diintimidasi dengan berbagai cara.

Padahal, kata dia, dalam negara demokratis, kebebasan berpendapat adalah pilar utama yang harus dilindungi.

“Kebebasan berpikir dan menyampaikan pendapat dijamin oleh peraturan perundang-undangan kita,” tegasnya.

Cappa juga menyoroti semakin kuatnya pendekatan sekuritisasi, seolah-olah ada ancaman terhadap keamanan negara yang justru membuka ruang bagi militer masuk ke ranah sipil.

“Logika ini dibangun dan dipraktekkan semakin masif. Ini menjadi ancaman serius terhadap supremasi sipil dan demokrasi,” katanya.

Ia juga mengkritik masih maraknya penyalahgunaan hukum yang dinilai menguntungkan elite pemerintahan dan oligarki.

“Penegakan hukum masih tebang pilih, tajam ke bawah tumpul ke atas. Bahkan, ada legalisasi kejahatan terhadap lingkungan,” ujarnya.

Sebagai presiden yang dipilih rakyat, Cappa menilai Prabowo seharusnya menunjukkan komitmen pada supremasi sipil, demokrasi, penegakan hukum, dan HAM.

Penguatan institusi demokrasi dan pembangunan budaya demokratis harus dilakukan secara serius.

Menurutnya, pengawasan dan kritik dari masyarakat adalah bagian penting dari demokrasi yang sehat.

“Itu modal penting jika republik ini benar-benar ingin dibawa maju,” pungkasnya. (*)