Sugianto Apresiasi Kebijakan SDK Pertahankan TPP ASN Pemprov Sulbar Meski Pusat Pangkas Rp330 Miliar

tekanan Fiskal dalam hal ini Pemerintah pusat untuk Tahun angaran (TA) 2026 akan mengurangi atau memangkas anggaran Rp300 miliar

Editor: Ilham Mulyawan
Ilham Mulyawan
Anggota DPRD Mamuju, H. Sugianto berbicara dalam Rapat Dengar Pendapat di gedung DPRD Mamuju beberapa waktu lalu. Sugianto angkat bicara terkait kebijakan Gubernur SDK pertahankan TPP ASN di tengah keterbatasan fiskal daerah 

"Saya punya pilihan, menjalankan semua visi misi dan menghapus TPP ASN, atau mempertahankan TPP ASN dan sedikit moderat terhadap visi misi saya. Saya memilih mempertahankan TPP ASN," ujarnya.

Sebagai konsekuensi dari pilihan tersebut, Pemprov Sulbar akan melakukan efisiensi terhadap sejumlah program yang akan diturunkan ke daerah. 

Gubernur Sulbar, Suhardi Duka juga menyatakan akan berupaya mencari tambahan anggaran dari program-program kementerian yang ada di Jakarta.

"Saya berharap ada tumpahan anggaran dari APBN. Pilihannya maka saya tidak hapus TPP, tapi saya melakukan efisiensi terhadap berbagai program yang akan turun ke daerah dengan berupaya untuk menggantinya dari program yang akan saya ambil dari Jakarta," ungkap Suhardi Duka.

Sektor Prioritas Tetap Dipertahankan

Meski dalam kondisi keterbatasan anggaran, Pemprov Sulbar tetap mempertahankan penguatan di hampir seluruh sektor penting.

"Hampir semua, infrastruktur, pertanian, perkebunan, perikanan, kesehatan, UMKM, dan beasiswa tetap kita pertahankan. Walaupun peningkatannya tidak besar. Tapi, minimal kita pertahankan apa yang ada sekarang," tegas Gubernur.

Namun, salah satu pos anggaran yang harus dikurangi adalah dana hibah, termasuk bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, dan lembaga non-pemerintah lainnya.

"Hanya hibah memang kita kurangi. Bantuan ke organisasi, bantuan hibah itu tidak bisa kita hindari, harus kita kurangi," pungkas Suhardi Duka.

Dengan langkah-langkah efisiensi dan strategi penyesuaian program, Pemprov Sulbar berharap tetap mampu menjaga stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik, sambil terus menjajaki peluang tambahan pembiayaan dari pemerintah pusat. (*)

Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved