Demo DPRD Sulbar
5 Pengunjuk Rasa di Gedung DPRD Sulbar Ditangkap Polisi Diduga Provokator Kericuhan
Selain itu, seorang pengunjuk rasa juga ditangkap karena diduga membawa bom molotov dan berupaya melemparkannya ke petugas
Penulis: Suandi | Editor: Ilham Mulyawan
lihat foto
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Sebanyak lima pengunjuk rasa diamankan Polisi saat aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Minggu (31/8/2025).
Mereka diamankan karena diduga sebagai provokator kericuhan. Sebelumnya memang terjadi lempar batu oleh sejumlah massa ke arah personel gabungan, hingga aksi balasan oleh personel gabungan dengan menembakkan gas air mata ke kerumunan massa.
Pantauan tribun-sulbar di lapangan, nampak polisi menarik pengunjuk rasa yang ditangkap setelah kedapatan melempar batu ke arah aparat pengamanan.
Baca juga: Massa Kibarkan Bendera One Piece Saat Demo di Depan Gedung DPRD Sulbar
Baca juga: Polisi Tembakkan Gas Air Mata Massa Kocar-kacir Saat Aksi Lempar Batu Warnai Unras di DPRD Sulbar
Ada pula yang mencoba menerobos barisan polisi, namun langsung diamankan.
Selain itu, seorang pengunjuk rasa juga ditangkap karena diduga membawa bom molotov dan berupaya melemparkannya ke arah petugas.
Seluruh pengunjuk rasa yang diamankan digiring masuk ke halaman Gedung DPRD Sulbar untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Kibarkan Bendera One Piece
Massa juga mengibarkan bendera di tengak aksi.
Ketua DPD GMNI Sulbar, Sugiarto Alberth, menyebut simbol itu bukan sekadar hiasan.
Ia menegaskan, aksi ini lahir dari akumulasi kekecewaan rakyat terhadap DPR dan pemerintah.
“Bendera One Piece adalah simbol perlawanan. Seperti bajak laut dalam cerita itu, rakyat kini merasa ditindas dan harus melawan,” ujar Sugiarto.
Dalam orasinya, Sugiarto membacakan sejumlah tuntutan massa.
Mulai dari reformasi DPR, penolakan kenaikan pajak, pengusutan kasus dugaan pelindasan driver ojol oleh oknum Brimob, hingga desakan agar pemerintah segera mengesahkan UU Perampasan Aset.
Selain itu, massa juga menuntut pembebasan tahanan aksi, pencopotan Kapolri, serta meminta Presiden Prabowo Subianto bertanggung jawab atas kondisi ekonomi yang dianggap semakin memburuk.
“DPR gagal menghadirkan regulasi yang berpihak pada rakyat, bahkan cenderung menjadi stempel kebijakan pemerintah. Tidak ada undang-undang yang benar-benar melindungi masyarakat kecil,” kata Sugiarto.
Menurut Sugiarto, kekecewaan publik tidak hanya ditujukan pada DPR, tetapi juga pada pemerintahan Presiden Prabowo. (*)
Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Suandi
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.