Dihantam Badai Efesiensi, Bupati Mateng Arsal Aras Tetap Bayarkan Gaji PPPK Setahun Penuh

Ringkasan Berita:

• Meskipun fiskal daerah turun drastis, Pemkab Mamuju Tengah (Mateng) memastikan gaji penuh P3K (penuh waktu dan paruh waktu) dibayar sepanjang 2026.
• Bupati Arsal Aras menjadikan kesejahteraan P3K sebagai prioritas utama, bahkan dengan mengorbankan program pembangunan infrastruktur.
• Total beban belanja gaji P3K Mateng (penuh waktu >Rp71 M, paruh waktu ~Rp18 M) mendekati Rp90 M dalam RAPBD 2026.

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU TENGAH - Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) berkomitmen membayarkan gaji penuh kepada seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) (penuh waktu dan paruh waktu) sepanjang tahun 2026, meskipun menghadapi penurunan drastis fiskal daerah.

Kebijakan ini disampaikan langsung Bupati Mateng, Arsal Aras, saat ditemui di ruang kerjanya, Kantor Bupati Mateng, Jl Tammauni Pue Ballung, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Mateng, Selasa (25/11/2025).

Bupati Arsal tidak menutupi kondisi keuangan daerah disebutnya turun drastis. 

Baca juga: Polisi Peras Polisi, Kabid Propam Polda Sumut Kombes Julihan Jadi Sorotan Minta Ratusan Juta

Baca juga: HGN 2025, Gubernur Sulbar Suhardi Duka: Guru Tak Tergantikan

Namun di balik tekanan fiskal tersebut, ia memilih untuk menempatkan kesejahteraan P3K sebagai prioritas tertinggi.

"Memang kondisi keuangan kita berat, tapi mereka para P3K sudah mengabdi bertahun-tahun. Ini bukan hanya soal anggaran, ini soal kemanusiaan," ujarnya.

Menurutnya, Mateng menjadi satu dari dua kabupaten di Sulawesi Barat tetap membayarkan gaji P3K secara penuh pada tahun anggaran depan.

"Setahu saya, hanya Mateng dan Pasangkayu yang membayar full," ucapnya. 

"Daerah lain ada yang hanya sanggup enam bulan, bahkan itu terjadi bukan hanya di Sulbar, tapi di beberapa daerah di Indonesia," tambahnya.

Arsal menyampaikan kebijakan ini membuat pemerintah daerah harus mengorbankan beberapa program, termasuk pembangunan infrastruktur.

"Tidak apa-apa kalau tahun depan kita tidak membangun infrastruktur dulu. Yang paling penting, hak Pegawai P3K kita terpenuhi," tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan dalam RAPBD 2026, beban belanja gaji P3K memang cukup besar. 

P3K penuh waktu membutuhkan anggaran lebih dari Rp71 miliar, sedangkan P3K paruh waktu sekitar Rp18 miliar. 

Totalnya mendekati Rp90 miliar, di saat yang sama transfer dana dari pusat mengalami penurunan.

"Belanja pegawai kita besar, sementara dana transfer menurun. Tapi kewajiban tetap harus kita penuhi," kata Arsal.