Tanggapi Tuntutan Massa Aksi, DPRD Mateng Akan Panggil Penanggung Jawab MBG dan Dinas Terkait Jalan

Ringkasan Berita:

• DPRD Mamuju Tengah merespons positif aksi unjuk rasa Organisasi Titik Merah terkait SK jalan, nama jalan, dan evaluasi program MBG.
• DPRD akan memanggil penanggung jawab program MBG serta dinas terkait untuk membahas tuntutan massa.
• Aksi tersebut bertujuan mendorong transparansi dan perbaikan kebijakan publik di Kabupaten Mamuju Tengah.

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU TENGAH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Sulawesi Barat, merespons positif aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Organisasi Kepemudaan Titik Merah, Jumat (7/11/2025).

Aksi tersebut berlangsung di halaman Kantor DPRD Mateng, Jl Tammauni Pue Ballung, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak.

Massa aksi diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Mateng, Hamka, bersama lima anggota DPRD lainnya, yakni H. Rukmana Salim (Golkar), Umar (PKB), Muhtar (Demokrat), Eka Ali Akbar (Demokrat), dan Muhammad Rizal (PKB).

Baca juga: Cegah Praktek Korupsi di Mamuju Tengah, Pemkab Kolaborasi Kajari Kampanye Antikorupsi

Dalam dialog bersama massa aksi, Hamka menyatakan apresiasinya terhadap aspirasi yang disampaikan oleh kader Titik Merah.

“Masukan masyarakat, utamanya dari adik-adik Titik Merah, akan menjadi suplemen bagi kami untuk membangun daerah ini,” ujar Hamka usai audiensi di ruang rapat Komisi I DPRD Mateng.

Hamka menegaskan, DPRD akan segera menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk penanggung jawab program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan dinas yang membidangi infrastruktur jalan.

“Saya sudah sampaikan ke Kabag Persidangan untuk mengagendakan rapat lanjutan. Nantinya, semua pihak terkait akan kami hadirkan,” tambahnya.

Sebelumnya, massa Titik Merah mengajukan tiga tuntutan utama dalam aksi mereka, yakni kejelasan Surat Keputusan (SK) jalan, pemberian nama jalan, dan evaluasi pelaksanaan program MBG.

Jenderal lapangan aksi, Hadi Maulana, menyebut banyak SK jalan dan nama jalan di Mateng yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Ia meminta DPRD mengawal dan memastikan kejelasan administrasi serta transparansi program pemerintah.

“Kami minta DPRD turun tangan mengawal aspirasi ini agar ada kejelasan dan perbaikan nyata,” tegas Hadi.(*)