Terima Data Kemiskinan dari BPS, Bupati Arsal Berkomitmen Entaskan Kemiskinan

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU TENGAH - Bupati Mamuju Tengah (Mateng), Arsal Aras menerima kunjungan Kepala BPS Kabupaten Mamuju Tengah, Sundari Budiani, di Kantor Bupati pada Jumat (19/9/2025). 

Pertemuan ini membahas koordinasi terkait data dan perkembangan angka kemiskinan di daerah.

Dikonfirmasi Tribun-Sulbar.com, Bupati menyambut baik hasil koordinasi tersebut. 

Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan data statistik sebagai pijakan utama dalam menyusun program pembangunan. 

“Kami berharap, BPS dapat memberikan saran dan masukan untuk pengentasan kemiskinan serta pembangunan Mamuju Tengah ke depan,” ujar Arsal kepada Tribun-Sulbar.com, Minggu (28/9/2025).

Baca juga: Selidiki Keracunan MBG di Tapalang Mamuju Polisi Tunggu Hasil Lab BPOM, Tunggu 7 Hari

Baca juga: Kendala Permodalan Sejumlah Kopdes Merah Putih di Mamuju Tengah Belum Beroperasi

Lebih lanjut ia mengatakan, pertemuan tersebut menegaskan pentingnya peran statistik dalam mendukung kebijakan berbasis data. 

Sinergi antara BPS dan pemerintah daerah diharapkan mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Mamuju Tengah.

Sementara itu, Kepala BPS Mamuju Tengah, Sundari Budiani menyampaikan gambaran data kemiskinan terkini di Kabupaten Mamuju Tengah. 

Ia menekankan pentingnya pemanfaatan data statistik sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam program pengentasan kemiskinan. 

Data yang akurat dan mutakhir dinilai mampu membantu pemerintah merumuskan langkah yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Koordinasi ini juga menjadi upaya memperkuat sinergi antara BPS sebagai penyedia data resmi dengan pemerintah daerah sebagai pengambil keputusan. 

Melalui komunikasi yang baik, diharapkan pembangunan di Mamuju Tengah dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Adapun angka kemiskinan di tahun 2023 sebesar 7,32 persen kemudian di tahun 2024 mengalami kenaikan 7,72 persen.

Masyarakat akan dikategorikan miskin ketika pendapatan perkapita mereka dibawah Rp324.888 perbulan.

Sementara data kemiskinan tahun 2025 masih dalam proses update. (*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Sandi Anugrah