Pembangunan RSUD Mateng Lokus PHTC 2026, Lokasi Diputuskan di Kompleks KTM Benteng

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU TENGAH - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju Tengah (Mateng), Sulawesi Barat (Sulbar) kembali melakukan rapat koordinasi persiapan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) lokus Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) 2026.

Rapat digelar secara daring di ruang rapat Sekertaris Daerah, dipimpin langsung Wakil Bupati Mamuju Tengah, Askary dan diikuti secara daring Bupati Mateng, Arsal Aras dan pihak kementerian kesehatan.

Selain itu, turut hadir Direktur RSUD Mateng, Dinas Kesehatan Mateng dan stakeholder terkait lainnya.

Baca juga: Antisipasi Isu Keracunan, Pemkab Pasangkayu Bentuk Satgas MBG

Baca juga: Sopir Truk Protes Batas Muatan 6 Ton, Dishub Pasangkayu, Jalan Cepat Rusak dan Biayanya Miliaran

Wabup Mateng, Askary mengatakan, rapat tersebut sebagai tindak lanjut persiapan pembangunan RSUD Lokus PHTC Group 4 Tahun 2026.

Menurutnya, fokus pembahasan rapat terkait lokasi pembangunan RSUD lokus PHTC.

Askary menyebutkan, Pemkab sudah menyiapkan beberapa opsi lokasi, diantaranya di Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo tak jauh dari Jalan Trans Sulawesi.

Dengan harapan, lokasinya strategis sehingga bisa memberi efek banyak bagi masyarakat karena dilalui Trans Sulawesi.

"Kita mau ada multi player efeknya terhadap pengembangan di sektor-sektor yang lain," ucap Askary ditemui di ruang rapat, Kantor Bupati Mateng, Jl Tammauni Pue Ballung, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Mateng, Jumat (26/9/2025).

Jika rumah sakit dibangun di lokasi tersebut, pengembangan kota akan kesana juga sehingga memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Tetapi, hasil pertemuan Kementerian dan Pemkab Mamuju Tengah memutuskan pembangunan RSUD tetap  di Kompleks KTM Benteng, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak.

Dengan pertimbangan lokasinya di pusat kota dan memperbaiki fasilitas yang sudah tidak layak di RSUD lama.

Sehingga nantinya RSUD lama akan dikembangkan dan menambah bangunan/fasilitas di sekitar area RSUD.

"Nantinya lokasi RSUD lama dan RSUD baru menjadi satu kesatuan diareal sekitar lima hektar," bebernya.

Ini akan berdampak pada peningkatan tipe RSUD sebelumnya D menjadi tipe C.

Sementara untuk besaran anggarannya secara pasti belum diketahui karena masih menunggu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Dimana, DIPA merupakan dokumen resmi yang menjadi dasar pelaksanaan anggaran negara (APBN) oleh kementerian dan lembaga pemerintah. (*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Sandi Anugrah