TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menemui massa aksi tergabung dalam Aliansi Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Mamuju di depan Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Mamuju, Jumat (2/5/2025).

Demo tersebut dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) dan Hari Pendidikan Nasional 2025.

Unjuk rasa tersebut mengusung tema "Mei Melawan: Sejahterakan Buruh dan Wujudkan Pemerataan Pendidikan di Sulbar".

Baca juga: Gubernur Sulbar di Hardiknas: Tidak Ada yang Berhak Segel Sekolah, Stop Pungli Dunia Pendidikan!

Massa aksi menyampaikan sembilan tuntutan, di antaranya pemenuhan upah sesuai UMR, penghapusan sistem loading dalam pekerjaan, pembentukan posko pengaduan, dan percepatan penyelesaian persoalan pendidikan dan tenaga kerja di Sulawesi Barat.

Menanggapi tuntutan massa aksi, Gubernur Suhardi Duka menyampaikan apresiasinya atas aspirasi disuarakan secara damai dan tertib.

Ia menyatakan, pemerintah membuka diri untuk dialog dan akan menindaklanjuti berbagai isu yang disampaikan mahasiswa.

“Pemerintah Provinsi telah menyiapkan dua kategori beasiswa, untuk anak-anak yang kurang mampu dan yang berprestasi. Prosesnya akan dilakukan secara transparan dan objektif, tanpa kecurangan,” jelas Gubernur Suhardi Duka.

SDK juga menegaskan komitmen pemerintah terhadap perlindungan tenaga kerja.

“Terkait upah buruh, kita akan lakukan evaluasi dan pengawasan berkala. Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

SDK menutup penyampaiannya dengan seruan menjaga kekompakan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Mari bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi, karena dengan kebersamaan kita bisa menghadapi tantangan ke depan dan mendorong pertumbuhan Sulawesi Barat yang lebih baik,” pungkasnya.

Koordinator lapangan aksi, Januardi, menyampaikan bahwa keadilan bagi buruh harus dimulai dari pengawasan yang tegas terhadap praktik ketenagakerjaan.

“Kami mendorong agar Pemprov membentuk tim sidak ke perusahaan-perusahaan agar tidak ada lagi eksploitasi terhadap buruh di Sulbar,” tegas Januardi dalam orasinya.

Senada dengan itu, Ketua LMND Sulbar, Rijal, meminta pemerintah menyusun kebijakan berbasis data dan memperhatikan aspek budaya lokal.

“Kami mendesak Pemprov membentuk tim investigasi terhadap pemerataan pendidikan dan kondisi buruh. Selain itu, penting bagi Pemda Mamuju membuat perda tentang pembelajaran muatan lokal demi menjaga identitas budaya yang mulai tergerus,” ujarnya.