TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU- Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Barat, Asnawi mengecam argumen yang mendukung eksploitasi sumber daya alam demi kepentingan ekonomi.

Seperti diberitakan Kompas.com pada 6 Sepetember 2024 kemarin, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan, Sulbar ikut berkontribusi besar membangun IKN melalui pengiriman pasir, kayu, batu, dan lain-lain.

Baca juga: Suami Istri Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Kabupaten Majene

Baca juga: 25 Anggota DPRD Pasangkayu Ikuti TOT di Mamuju

Menurut Aznawi statement tersebut tidak seharusnya dibanggakan karena mengorbankan kelestarian lingkungan di Sulawesi Barat (Sulbar)

“Pernyataan bahwa tanpa Sulbar, IKN tak akan ada bukanlah hal yang bisa dibanggakan jika hal tersebut dibayar dengan kerusakan lingkungan yang tidak terpulihkan,” kata Asnawi kepada Tribun-Sulbar.com, Selasa (17/9/2024) siang.

Ia mengatakan, Sulbar kaya akan sumber daya alam, tetapi kekayaan tersebut tidak bisa dieksplorasi secara sembarangan.

Asnawi mengambil contoh kasus pada aktivitas tambang galian C oleh CV. Az Zahra di Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulbar.

Menurutnya aktivitas tersebut menimbulkan dampak signifikan bagi lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat setempat.

“Dari data advokasi kami di lapangan, kegiatan operasional CV. Az Zahra menyebabkan polusi udara akibat debu dari kendaraan dump truck besar yang sering melintas di sekitar pemukiman warga Desa Kabuloang,” jelas Asnawi.

Asnawi mengatakan, para petani di sekitar wilayah tambang mengalami penurunan hasil pertanian akibat dari aktifitas tambang CV.Az Zahra.

“Ada penurunan hasil pertanian karena kualitas tanah dan air terganggu akibat aktivitas tambang, apalagi pelarangan akses bagi masyarakat untuk melintasi jalan tambang, yang sebelumnya merupakan jalur penting bagi petani, memaksa mereka untuk mencari rute alternatif lebih jauh,” ungkap Asnawi.

Menurutnya, hal itu akan menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga, yang mungkin berujung pada protes dan potensi kekerasan fisik sebagai respon terhadap situasi yang mereka hadapi.

Oleh karena itu, menurut Asnawi penting untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari aktivitas tambang tersebut.

“Pembangunan harus sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Jika Sulbar terus dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan material pembangunan IKN, masa depan lingkungan di Sulbar akan terancam,” ungkapnya.

Asnawi menegaskan, mengorbankan ekosistem alami Sulawesi Barat demi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) berpotensi merusak keseimbangan lingkungan.

“Argumen bahwa kami butuh Sulbar agar ekosistem hunian di IKN bisa terus hidup terasa kontradiktif, jangan karena kepentikan ekonomi, kelestarian lingkungan dijadikan tumbal,” tegasnya.