TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Manakarra, Ansar meminta Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Agama (Kemenag) Sulawesi Barat (Sulbar), Syafrudin Baderung tidak lagi menginjakkan kaki di Sulbar.

Permintaan tersebut disampaikannya saat audensi dengan Pelaksana harian (Plh) kepala Kemenag Sulbar, I Nyoman Armadi di Kantor Kemenag Sulbar, Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Mamuju, Sulawesi Barat pada Kamis (7/3/2024).

Ansar mengatakan, pihaknya memiliki bukti ada oknum pejabat Kemenag Sulbar yang melakukan tindakan amoral.

"Kami punya bukti baik foto maupun video. Jadi kami minta agar tidak lagi menginjakkan kaki di Sulbar," ujarnya.

Menjawab hal tersebut I Nyoman Armadi mengatakan, saat ini kasus tersebut sudah ditangani internal Kementerian Agama RI.

"Saat ini (pimpinan) kemenag Sulbar berada di Jakarta untuk klarifikasi terkait pemberitaan di media soal kasus pelecehan seksual tersebut," terangnya.

Sebelumnya diberitakan, HMI cabang Mamuju demo di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Agama (Kemenag) Sulawesi Barat (Sulbar), Jl H Abd Malik Pettanna Endeng, Rangas, Mamuju, Kamis (7/3/2024).

Puluhan kader HMI menyampaikan aspirasi tepat di depan kantor kemenag Sulbar.

Baca juga: Penyebab Utama Kantor Kemenag Sulbar Didemo, Keresahan Terhadap Dugaan Pelecehan Oleh Oknum Pejabat

Baca juga: Demo di Kantor Kemenag Sulbar Kasus Dugaan Pelecehan Diwarnai Aksi Saling Dorong

Ketua HMI Manakarra, Ansar mengatakan, aksi yang dilakukan tersebut untuk menuntut dicopotnya Kepala Kanwil Kemenag Sulbar.

"Kita mendengar ada pelecehan seksual di kantor ini. Kantor terhormat namun melakukan hal yang diluar batas," ujarnya.

Selain itu, HMI meminta pelaku pelecehan seksual juga dipidana.

Hingga berita ini diturunkan, massa masih menyampaikan aspirasinya.

Aksi unjuk rasa ini berlangsung di kantor Kemenag Sulbar yang beralamt di H Abd Malik Pettanna Endeng, Rangas, Mamuju, Kamis (7/3/2024).

Dalam aksinya, massa menuntut kasus dugaan pelecehan seksual di Kemenag Sulbar segera diusut tuntas

Hampir saja terjadi kericuhan, setelah massa terlibat aksi saling dorong dengan petugas keamanan yang juga ada di lokasi.

Massa aksi tersebut saling dorong dengan pegawai dan sekuriti Kemenag Sulbar, serta aparat kepolisian.

Hal tersebut berawal dari massa yang ingin membakar ban.

Pegawai dan sekuriti Kemenag Sulbar, serta aparat kepolisian langsung menghadang.

Penghadangan tersebut karena ban yang hendak dibakar terlalu rapat ke depan kantor.

Pegawai Kemenag Sulbar yang melihat hal tersebut menunjuk ke atas plafon sebagai tanda bahaya jika plafon bisa terbakar.

Namun, saling dorong antar kedua pihak tersebut tidak berlangsung lama.

Ban tetap dibakar hampir tegak lurus dengan plafon yang ada di atasnya.

Massa HMI Manakarra kembali melanjutkan orasi ilmiahnya.

Ketua HMI Manakarra, Ansar mengatakan, aksi yang dilakukan tersebut untuk menuntut dicopotnya Kepala Kanwil Kemenag Sulbar, Syafrudin Baderung.

"Kita mendengar ada pelecehan seksual di kantor ini. Kantor terhormat namun melakukan hal yang di luar batas," ujarnya.

Selain itu, HMI meminta pelaku pelecehan seksual juga dipidana.

Awal mula aksi unjuk rasa ini berawal dari dugaan pelecehan seksual yang terjadi di lingkup Kementerian Agama provinsi Sulawesi Barat.

Tokoh pendiri Sulawesi Barat (Sulbar), sekaligus inisiator berdirinya Kantor wilayah (Kanwil) kementerian agama Rahmat Hasanuddin sebelumnya mengungkapkan keresahannya akan isu yang beredar, terjadi dugaan tindakan amoral yang dilakukan seorang oknum pejabat kementerian di Sulbar.

"Awalnya saya tidak percaya informasinya, tapi setelah saya lihat bukti-buktinya, wah parah ini, jangan-jangan ada kelainan jiwa dan ini tidak boleh dibiarkan," ujar Rahmat kepada jurnalis Tribun-sulbar.com pada Senin (4/3/2024) lalu.

Padahal kata Rahmat, lembaga kantor wilayah kementerian tersebut adalah lembaga yang sangat dihormati serta dimuliakan.

Sehingga dia merasa sakit hati dan tersinggung dengan dengan isu tidak bagus tersebut, apalagi Sulbar dikenal sebagai daerah yang memiliki budaya sangat santun dan malaqbi, sehingga perbuatan amoral yang dilakukan oknum pejabat kementerian tersebut patut dikecam.

"Kalau ini sudah terbukti, harus ditindak tegas. Kalau ditindak oleh atasan atau instansinya jangan sampai masyarakat yang bertindak, tapi mudah-mudahan masyarakat tidak bertindak," pinta Rahmat.

Tindakan amoral oknum pejabat kementerian itu, sudah menjadi bahan cerita di lingkungan kerjanya.

Sebab, sumber Tribun-Sulbar.com mengatakan, korban ternyata tidak hanya satu, tapi beberapa orang yang notabene adalah pegawai di kanwil kementerian itu sendiri.

"Jadi sekali lagi sebelum ribut, harus ditindak di internalnya. Karena saya sebagai pendiri sangat kecewa dengan adanya informasi perbuatan tidak senonoh ini," terang Rahmat.

Maka dia meminta kasus ini diusut tuntas, sebab sangat sensitif. "Jadi sebelum masyarakat bertindak pimpinannya harus bertindak lebih dulu," kata Rahmat lagi. (*)