TRIBUN-SULBAR.COM,MAMUJU - Ketua Komisi II DPRD Mamuju Ramliati S Mallio merespon kenaikan harga beras beberapa pekan terakhir di Pasar Tradsional Mamuju.

Anggota DPRD dari Fraksi Demokrat itu, akan memanggil pihak Dinas Perdagangan Mamuju dan Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Mamuju untuk membahas perosalaan harga beras.

"Awal Maret 2023 kami akan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Disdag Mamuju dan Ketapang memabahas masalah harga beras," ungkap Ramliati saat dikonfirmasi Tribun-Sulbar.com via telepon, Jumat (24/2/2023).

Menurut Ramliati, tingginya harga beras menjadi masalah serius untuk segera dibahas dan melakukan upaya untuk menekan harga.

Karena kata dia, beras salah satu pangan yang diwaspadai memicu tingginya inflasi di Kota Mamuju.

"Kami lakukan dulu rapat dengan stakholder terkait, bagaimana pemerintah menyikapi harga beras semakin mahal, jangan sampai terjadi inflasi," terang Ramliati.

Karena, harga beras sangat menentukan angka inflasi apalagi beras merupakan kebutuhan paling pokok masyarakat.

Meski lonjakan harga beras ini merupakan problem nasional akan tetapi pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam.

"Ini memang problem nasional, tetapi kita mesti berbuat agar supaya kita bisa mencarikan untuk masyarakat," ujarnya.

Sekedar diketahui, dilansir dari Tribunnwes.com Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengucurkan anggaran dana di bidang ketahanan pangan sebesar Rp 900 miliar di Januari 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, anggaran tersebut diharapkan mampu menstabilkan harga beras.

"Kita berharap alokasi anggaran untuk ketahanan pangan bisa menangani tadi masalah terutama harga pangan beras yang diharapkan bisa stabil," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita secara virtual, Rabu (22/2/2023) lalu.

Namun, Ani sapaan akrabnya mengatakan realiasi angggaran itu terbagi untuk belanja Kementerian dan Lembaga.

Dengan rincian, Rp 630 miliar untuk Kementrian PUPR dalam membangun bendungan dan irigasi.

Kemudian anggaran untuk Kementerian Pertanian sebesar Rp 125,4 miliar dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) senilai Rp 99,4 miliar.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com Abd Rahman