TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Kepala BPKPD Sulbar Amujib membeberkan faktor utamanya Kabupaten Polman belum ada realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisiknya.

Menurutnya, setelah mendapat konfirmasi ternyata masih ada dinas belum melaporkan pertanggungjawaban DAK fisik tahun 20221.

"Ada satu bidang di Dinas Kesehatan Polman belum memasukkan laporan DAK fisik tahun 2021," kata Amujib, usai menerima rombongan Komite IV DPD RI di kantor Gubernur Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar, Rabu (6/7/2022).

Sehingga, tidak bisa realisasi jika belum ada laporannya masuk.

Amujib membeberkan pihak Pemkab Polman berjanji minggu ini sudah selesai laporannya.

Sedangkan, Kepala DJPb Sulbar Muhammad Syaibani mengungkapkan data realisasi DAK fisik masih ada beberapa daerah masih rendah.

Terutama, Kabupaten Polman yang belum ada sama sekali realisasi sampai bulan Juni 2022.

"Kita hanya menerima datanya dan itu belum terealisasi," bebernya.

Anggota Komite IV Ajbar Abdul Kadir mengatakan kehadirannya ke Sulbar karena sangat prihatin atas realisasi DAK fisik yang masih ada 0 persen.

"Makanya kita datang untuk mengetahui langsung apa permasalahannya agar kita bisa bantu perjuangkan di pusat," kata Ajbar, saat sambutan di kantor Gubernur Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju,Sulbar, Rabu (6/7/2022).

Sementara, Ketua Komite IV DPD RI H Sukiryanto menyampaikan semua keluhan dan permasalahan yang dihadapi Pemda akan dibawa ke pusat.

Selain itu, DPD juga mensosialisasikan undang-undang nomor 1 tahun 2022 hubungan keuangan pemerintah pusat ke daerah.

"Semua keluhan dihadapi akan kita dengarkan dan bawa ke pusat. Termasuk akan meminta Menteri Keuangan menambah DAK fisik Sulbar mengingat sudah diguncang gempa," ujarnya.

Akan tetapi, tidak mungkin juga ditambah DAK fisiknya jika realisasinya rendah.

Artinya, DAK fisiknya saja sedikit belum mampu direalisasikan.