Apalagi, sebelumnya ada pengurangan tenaga kontrak karena anggaran tidak cukup.

Sementara, banyak pembangunan Mamuju membutuhkan anggaran juga.

"Rekomendasi ini bentuk penguatan kepada Pemkab agar Bupati berjuang untuk bagaimana meninjau kembali pengangkatan PPPK ini," paparnya.

Dia juga menanggapi surat rekomendasi tersebut tanpa persetujuan Ketua DPRD Mamuju Azwar Ashari Habsi.

Dirinya membeberkan bahwa pada saat rapat dilaksanakan Ketua DPRD tidak hadir.

"Beliau tidak hadir waktu kita rapat, makanya tidak diketahui," tandasnya.(*)